Breaking News

Biar Tak Langgar Aturan, Pegawai Dibekali Pengetahuan Hukum 

SANGATTA- Bupati Ismunandar berterima kasih atas kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimatan Timur (Kejati) Kaltim guna memberikan sosialisasi hukum kepada Pemkab Kutim. Pencerahan ini merupakan modal utama untuk menghindari semua potensi yang bedampak buruk bagi Pemkab Kutim.

Hal tersebut diutarakannya saat membuka Sosialisasi Hukum di lingkungan Pemkab Kutim oleh Kejati Kaltim di Ruang Meranti Kantor Bupati. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Kutim Mahyunadi, Kepala Kejaksanaan Negeri Kutim Mulyadi, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), serta ASN di lingkup Pemkab Kutim, Selasa (23/5) kemarin.

“Semoga kami (para ASN) dapat lebih paham terkait hukum sehingga dapat berbenah dan berubah lebih baik kedepannya”, ujar Bupati Kutim Ismunandar.

Ismu berharap, Kutim bebas dari belenggu korupsi. Karena jika terbukti maka dirinya mempersilahkan untuk memproses oknum tersebut. Karena jangan sampai Kutim dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena korupsi tidak hanya merugikan diri sendiri, keluarga akan tetapi daerah. “Mudahan saja semua pegawai di Kutim bebas korupsi. Mari semua kita tinggalkan korupsi. Katakan tidak pada korupsi,” kata Bupati.

Sementara itu, Kepala Kajati Kaltim Fadil Zumhana, menuturkan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime).  Praktiknya bisa terjadi di mana saja. Mulai dari sektor izin usaha, pajak, maupun pengadaan barang jasa pemerintah. Tipologi korupsi ini juga meliputi kerugian keuangan Negara, suap menyuap, beri hadiah, pemerasan, gratifikasi, dan lainnya.Untuk itu pemerintahan disarankan mengunakan jasa Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4P dan TP4D).

TP4D bertugas mengawal, mengamankan serta mendukung keberhasilan pembangunan melalui upaya persuasif, memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan, serta melakukan koordinasi di tingkat pusat dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah kerugian Negara.

“Berharap dengan sosialiasi ini kita lebih kenal hukum dan menjauhi akibat dari hukum. Selain ini, program Jaksa masuk sekolah juga digalakkan. Dengan tujuan memberikan sosialisasi hukum mengenalkan hukum sejak dini,” katanya. (dy)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button