Breaking News

Percepat Revisi UU Antiterorisme

Pemerintah Redam Pengaruh Bahrun Naim di Indonesia

JAKARTA – Pemerintah terus merapatkan barisan untuk menghadapi potensi ancaman terorisme, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2017. Kemenko Polhukam kemarin (23/12) mengadakan rapat koordinasi terbatas bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait soal perkembangan terbaru ancaman terorisme.

Sejumlah pihak yang diundang dalam rapat tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, Jaksa Agung M. Prasetyo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol Budi Gunawan.

”Seperti kita ketahui, dalam rangka memperingati Natal dan tahun baru, aparat keamanan diminta membuat perencanaan komprehensif dan terperinci untuk membangun suasana yang aman dan terkawal dengan baik,” kata Menko Polhukam Wiranto setelah memimpin rapat koordinasi terbatas tersebut di kantornya kemarin.

Wiranto menjelaskan, rapat tersebut merupakan lanjutan rangkaian rapat koordinasi sebelumnya di kantornya, termasuk yang dibahas di Istana Negara. Mantan ketua umum Partai Hanura itu juga menyatakan, aksi terorisme harus menjadi masalah bersama. Artinya, bukan hanya masalah aparat keamanan seperti TNI dan kepolisian, melainkan juga seluruh kementerian. ”Masalah teroris ini harus dihadapi secara semesta. Semua pihak harus dilibatkan karena terorisme bukan hanya ada di lingkup nasional, tapi juga sudah internasional,” ujarnya.

Karena hal itu juga, lanjut dia, Indonesia ingin muncul di pentas dunia sebagai negara yang turut serta memerangi terorisme. ”Sejak Agustus lalu Indonesia menggelar pertemuan di Bali dengan mengundang 36 negara. Dalam KTT ASEAN Plus di Myanmar, kita juga membahas kerja sama Indonesia dengan negara lain, terutama di ASEAN, untuk mengatasi terorisme,” papar dia.

Menyadari semakin mengkhawatirkannya aksi terorisme belakangan ini, Wiranto mengatakan bahwa penanganan di level pemerintah tidak akan memadai tanpa peran serta masyarakat. ”Terorisme itu aktornya sudah mencair ke masyarakat. Jadi, masyarakat kami harapkan langsung terlibat untuk penanggulangan,” ujar Wiranto.

Dia menambahkan, pemerintah untuk kali kesekian kembali mendesak DPR untuk segera menuntaskan pembahasan revisi UU Terorisme. Menurut dia, UU tersebut akan memberikan kewenangan kepada aparat untuk lebih tegas lagi memerangi terorisme di tanah air, termasuk memberikan kompensasi kepada para korban terorisme.

Di tempat sama, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya memotong jalur komando Bahrun Naim ke sel-sel jaringan teroris di tanah air. Misalnya, berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk menelusuri jejak komando Bahrun Naim melalui media sosial. ”Kita mengapresiasi Densus 88 atas penangkapan teroris kemarin. Tapi, marilah kita kasih ruang kepada Densus 88 untuk mengembangkan kasusnya,” kata Suhardi.

Saat ditanya adanya teroris yang direkrut di dalam lapas, Suhardi menjelaskan bahwa hal tersebut juga menjadi bahan diskusi pihaknya. Namun, dia menerangkan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam keberhasilan upaya deradikalisasi terhadap pelaku terorisme.

”Penerimaan masyarakat terhadap mantan napi juga sangat menentukan. Contoh, Johanda (pelaku pelemparan bom molotov di Gereja Oikumene, Samarinda). Dia mendapat program deradikalisasi. Tapi, saat keluar, dia tidak diterima keluarganya. Dia tidak memiliki tempat di masyarakat, akhirnya kembali lagi ke perbuatannya,” jelasnya.

Secara terpisah, DPR saat ini telah resmi memperpanjang masa kerja panitia khusus (pansus) revisi UU Terorisme pada akhir masa sidang, 15 Desember lalu. Pembahasan akan dilanjutkan pada awal 2017 setelah DPR menjalani masa reses. Meski begitu, pansus revisi UU Terorisme memastikan telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 kepada pemerintah untuk dibahas bersama. ”Ada 112 DIM, hasil persandingan dari 10 fraksi,” kata M. Syafii, ketua pansus revisi UU Terorisme.

Syafii menyatakan, 112 DIM itu akan dibahas di tingkat panitia kerja (panja) yang terdiri atas anggota pansus revisi UU Terorisme. Panja akan membahas pasal per pasal. Sementara itu, pasal yang tidak mengalami perubahan akan langsung disetujui agar pembahasan tidak memakan waktu. ”Ini sudah meleset dari target Oktober lalu, target kami April (2017) selesai,” jelasnya.

Pada bagian lain, rentetan penangkapan kelompok teror untuk mencegah aksi bom bunuh diri tidak membuat puas Polri. Korps Bhayangkara itu berupaya menyeimbangkan antara pencegahan aksi teror dan mendorong penyelesaian sumber masalah terorisme di Syria dan Iraq.

Berkali-kali Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kasus terorisme di Indonesia merupakan dampak dari pergolakan yang terjadi di Timur Tengah. Khususnya, keberadaan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang menyebarkan paham radikal.

Karena itu, penyembuhan aksi terorisme di Indonesia hanya bisa dilakukan bila sumber masalah di Timteng juga diselesaikan. Bahkan, kendati sosok yang paling sering disebut dalam aksi teror di Indonesia belakangan ini Bahrun Naim mampu dilumpuhkan, keadaan tidak akan berubah. Pasalnya, diprediksi muncul sosok-sosok semacam Bahrun Naim lainnya.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan bahwa sesuai program Kapolri, penanganan kasus teror memang didesain untuk mencegah aksi. ”Antisipasi itu menjadi perhatian besar,” terangnya kemarin.

Bila aksi teror sudah terjadi, tentu tidak ada gunanya. Dampak sebuah aksi teror itu begitu besar, mulai kehilangan rasa aman hingga mengorbankan siapa saja. ”Dampaknya sangat signifikan,” paparnya.

Namun, belajar dari berbagai aksi teror di Indonesia, ibarat sakit, sumbernya tidak diobati. Penyakit radikalisme itu bersumber dari ISIS. Karena itu, bila Indonesia ingin sembuh, sumber penyakitnya harus diobati. ”Terkait hubungan keluar soal ISIS juga harus dilakukan,” terangnya.

Sosok semacam Bahrun Naim sebenarnya tidak akan berdampak banyak meski sudah ditangkap atau dilumpuhkan. Jika masalah ISIS tidak selesai di Timteng, sosok seperti Bahrun Naim akan terus tumbuh. Sebelum nama Bahrun Naim mencuat, ada nama Abu Jandal Al-Indonesi yang mengancam panglima TNI dan Kapolri. Ada juga Bahrumsyah yang langsung berguru kepada Amman Abdurrahman. ”Perlu perbincangan dengan dunia internasional untuk penyelesaian masalah ISIS,” paparnya.

Terkait jaringan teror Adam cs, Martinus menuturkan bahwa masih ada kemungkinan sejumlah orang yang menjadi target. Sebab, kelompok Adam cs itu terhubung secara langsung dengan sejumlah sel. Salah satunya calon pengantin bom panci Dian Novi Yulia. ”Adam terkait dengan Novi. Tentu masih banyak yang lainnya,” ujarnya.

Namun, lembaga yang dipimpin Jenderal Tito Karnavian itu tidak bisa mengungkapkan berapa jumlah anggota jaringan teror yang masih dikejar. Menurut Martinus, pengejaran terus dilakukan berdasar hasil pemeriksaan semua tersangka. ”Nanti hasilnya diumumkan,” katanya.

Yang pasti, dengan melihat adanya ancaman aksi teror pada akhir tahun, tentu Polri tidak ingin kecolongan. Untuk menjaga keamanan selama Hari Raya Natal dan tahun baru, korps baju cokelat itu mengerahkan 150 ribu personel untuk menjaga semua tempat ibadah dan tempat keramaian. ”Lokasi targetnya banyak. Kami tentu berupaya mencegahnya,” ungkapnya.

Masyarakat diharapkan memaklumi bila ada penjagaan yang cukup ketat saat beribadah. Dia mengatakan, akan ada pemeriksaan semua barang yang dibawa saat ibadah. ”Kami berharap masyarakat tidak perlu membawa tas besar. Seperlunya saja,” jelasnya. (idr/dod/bay/c6/agm/JPG)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button