Bontang

Kontraktor Diprediksi Dibayar Februari

DPRD Minta Organisasi Pengusaha Rumuskan Kriteria Prioritas

BONTANG – Beberapa organisasi para pengusaha, yakni Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bontang, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bontang, dan Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Bontang menghadiri rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Bontang dan beberapa SKPD terkait, Senin (23/1) kemarin.

Beberapa instansi yang hadir adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang, Inspektorat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Bagian Hukum Pemkot Bontang. Rapat dengar pendapat di Gedung DPRD ini merupakan inisiasi dari Komisi III terkait belum terlaksananya realisasi pembayaran pada kontraktor pada kegiatan pengadaan dan jasa Pemkot Bontang di 2016.

Rapat yang dipimpin langsung Plt Ketua DPRD Bontang, Faisal ini sempat menegang saat Ketua Hipmi Bontang, Fachruddin Ismail mempertanyakan kepada BPKD saat bertemu dengan sekelompok kontraktor yang mengatasnamakan forum, namun tidak mengundang organisasi yang berdiri secara resmi seperti Hipmi, Kadin, dan Gapeksindo. “Kami (Hipmi, Red.) juga punya legitimasi, tapi mengapa tidak dilibatkan juga untuk mencari solusi masalah ini?” tanyanya dalam rapat.

Selain itu, Fachruddin juga menjelaskan risiko jika para kontraktor tidak segera mendapat pembayaran dari pemerintah, seperti ancaman blacklist, denda, bunga bank yang tinggi, dan persoalan pajak. “Kami ingin tahu bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah ini, disaksikan anggota dewan di sini,” tambahnya.

Senada, salah satu anggota Komisi III, Rusli juga ingin mengetahui sejauh mana lobi-lobi yang dilakukan Pemkot Bontang ke pemerintah pusat untuk segera mentransfer dananya kepada daerah. Dia pun meminta Pemkot agar kejadian serupa tidak kembali terulang di tahun-tahun berikutnya. “Kami ingin mengetahui bagaimana kiat-kiat yang sudah dilakukan pihak pemkot,” katanya.

Sementara dari Ketua Komisi III, Rustam mengungkap rasa keprihatinannya akibat belum terbayarnya pembayaran kepada kontraktor dari Pemkot Bontang. DPRD, lanjutnya juga akan membantu menyelesaikan masalah yang mendera kontraktor selama ini. “Kami akan upayakan pergeseran sebelum (APBD) Perubahan,” ujar Rustam.

Kepala BPKD Bontang, Amiluddin sebelum menjawab berbagai pertanyaan dari perwakilan organisasi pengusaha dan anggota dewan, mengucapkan permohonan maaf kepada organisasi pengusaha karena tidak dilibatkan dalam pertemuan dengan forum. Dia menyebut, pertemuan dengan forum merupakan desakan dari mereka kepada BPKD. “Kami mohon maaf sebesar-besarnya tidak memanggil bapak-bapak sekalian,” kata Amiluddin.

Menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya, Amiluddin mengaku Pemkot Bontang sudah melakukan upaya lobi-lobi dari provinsi hingga pusat. Bahkan, direncanakan Pemprov Kaltim akan memberikan bantuan keuangan kepada Bontang. “Kalau nominalnya saya tidak tahu persis,” ujarnya.

Jika bantuan keuangan dari provinsi sudah turun, lanjut Amiluddin maka diperkirakan Februari pembayaran kepada kontraktor sudah dapat dilakukan. Namun, tidak semua kontraktor akan mendapatkan pembayaran tersebut. Pembayaran akan dilakukan dengan skala prioritas. “Misalnya kami memprioritaskan yang nilai pembayarannya di bawah Rp 200 juta dulu. Nanti yang di atas itu akan menunggu lagi,” jelas Amiluddin.

Namun itu masih sebatas alternatif. Jika bantuan tersebut belum turun, maka, kata Amiluddin akan dilakukan pergeseran anggaran mendahului APBD Perubahan. “Kami sudah selesai melakukan asistensi. Tinggal mengeluarkan perwali (peraturan wali kota) untuk pergeseran tersebut,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Fachruddin pun mengingatkan kepada BPKD, jika dilakukan pembayaran sesuai skala prioritas, maka ditakutkan akan timbul gejolak baru di kalangan kontraktor. Dia pun menyarankan agar berapapun yang diterima oleh Pemkot Bontang untuk pembayaran, maka langsung diberikan saja kepada kontraktor dengan sistem presentase. “Jadi semua kontraktor akan mendapatkan pembayarannya semua, meskipun tidak penuh. Saya rasa itu lebih bijak,” jelasnya.

Selain itu tentang bunga bank dan pajak, Fachruddin juga meminta pemerintah atau instansi terkait untuk mengeluarkan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran kepada kontraktor. Surat itu akan digunakan untuk menjelaskan kepada pihak bank dan kantor pajak agar tidak mendapatkan denda, bunga, ataupun pinalti. “Kami juga ingin meminta surat tersebut,” tambah Fachruddin.

Sementara Ketua Komisi II, Ubayya Bengawan turut memberikan saran terkait mekanisme pembayaran kepada kontraktor. Dia menyarankan agar organisasi yang menaungi pengusaha dan kontraktor untuk merumuskan sendiri kriteria yang dibutuhkan dan disodorkan kepada BPKD. Sementara persoalan bunga bank dan pajak, Ubayya melalui Komisi II dapat menjadwalkan untuk memanggil bank mana saja yang menjadi tempat kontraktor melakukan kredit. “Kalau itu bisa kami fasilitasi,” ucap Ubayya.

Usai pertemuan, Fachruddin pun akan kembali membicarakan hasil pertemuan ini dengan anggota-anggotanya yang tergabung dengan Hipmi. Begitu pula dengan perwakilan organisasi pengusaha yang hadir pada rapat dengar pendapat kali ini. “Kami intinya tetap pada saran di awal agar semua dapat realisasi pembayarannya. Tapi saran dari Pak Ubayya juga bagus, kami bisa saja juga membuat kriteria yang dimaksud bersama kawan-kawan (organisasi pengusaha, Red.),” pungkas Fachruddin. (zul)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button