Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Bontang

Babak Baru Lahan Perumahan Korpri, Puguh: Minggu Ini Dievaluasi

Published

on

Dibaca normal 1 menit

BONTANG – Setelah tiga bulan tiada kabar, permasalahan lahan perumahan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Bontang Lestari memasuki babak baru. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Pemkot Bontang, Noorhayati menyebut permasalahan lahan tersebut kini ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Bontang. “Yang menangani sekarang dinas terkait,” ujar Noorhayati saat diminta konfirmasinya kepada Bontang Post, kemarin (12/2).

Bontang Post kemudian menghubungi Puguh Harjanto, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Bontang. Dia membenarkan jika permasalahan lahan ini, kini menjadi salahsatu agenda yang harus diselesaikan di instansinya.

Namun, Puguh belum mendapatkan laporan secara rinci terkait permasalahan lahan perumahan Korpri tersebut. “Kalau laporan belum (diterima, Red.). Tapi persoalan ini sudah saya dengar,” ujar Puguh.

Secepatnya, lanjut Puguh permasalahan ini akan diselesaikan agar tidak semakin larut dan berkepanjangan. Dia akan segera melakukan rapat evaluasi dengan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan perumahan Korpri tersebut. “Paling cepat minggu ini akan dievaluasi, supaya ketemu akar permasalahannya. Ini termasuk PR besar kami,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Bontang hingga kini belum menerbitkan SK Wali Kota tentang memberikan atau menghibahkan tanah perumahan tersebut kepada Korpri sejak perumahan ini dibangun pada 2004. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni sudah menegaskan jika rumah-rumah di Perumahan Korpri akan segera diberikan kepada pegawai yang berhak dan sudah melunasi cicilan rumah.

DPRD Bontang pun sudah mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan penyerahan tanah perumahan tersebut kepada Korpri, agar segera diproses pengurusan sertifikat kepada masing-masing pemilik rumah. Termasuk memikirkan agar perumahan tersebut difungsikan dengan baik dan benar.

Kini, kurang lebih 200 rumah di Perumahan Korpri kondisinya memprihatinkan. Sebagian besar rumah tipe 40 di tanah dengan ukuran masing-masing 10 x 20 meter ini ditinggalkan oleh pemilik rumah karena belum memiliki sertifikat usai membayar lunas rumah tersebut. Sebagian besar PNS saat ini menunggu kejelasan akan nasib rumah mereka yang sudah terbayarkan. (zul)

Sebelumnya1 dari 2 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments