Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]
Bontang

DPRD: Aset Pemkot Harus Jelas

Pertanyakan Lahan Korpri, Minta Rekap yang Belum Bersertifikat

BONTANG – Semua aset Pemkot Bontang seharusnya statusnya sudah jelas termasuk soal lahan. Oleh karena itu, DPRD Bontang meminta rekapan lahan milik pemerintah yang belum bersertifikat. Mengingat lahan perumahan Korpri yang masih belum memiliki sertifikat.

Pimpinan rapat yang juga anggota Komisi I DPRD Bontang, Bilher Hutahaean meminta pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bontang menjelaskan sejauh mana progres sertifikasi lahan perumahan Kopri. “Apa saja yang sudah dilaksanakan bidang pertanahan karena memang lahan tersebut telah dibebaskan, tetapi belum bersertifikat,” jelas Bilher membuka rapat di ruang rapat DPRD Bontang, Selasa (11/4) kemarin.

Kepala DPKPP Bontang, Abdul Rifai menjelaskan bahwa sejak tahun 2001 perumahan Korpri ini sudah ada penetapan lokasi. Dengan lahan seluas 67,3 hektare sudah terbangun untuk perumahan Korpri seluas 4,8 hektare untuk 241 unit, fasilitas umum 3 hektare, penghijauan oleh PT KPI seluas 8 hektare, dan rumah khusus nelayan seluas 1,5 hektare. “Jadi masih ada sisa lahan kosong seluas 50 hektare,” ujarnya.

Diakui Abdul Rifai memang lahan seluas 67,3 hektare milik Pemkot Bontang tersebut belum bersertifikat. Hal tersebut tentu menjadi tugasnya untuk memulai proses sertifikasi. “Harapan kami jangan sampai proses sertifikasi ini terkendala. Estimasi biaya sertifikasi pun senilai Rp 220 juta,” ungkap dia.

Proses sertifikasi pun, lanjut dia, kemungkinan menjadi satu kesatuan alias gelondongan seluas 67,3 hektare. Barulah Hak Guna Bangunan (HGB) bisa dipecah dan dimiliki oleh para pemilik rumah Korpri. Disebutkan bahwa masalah yang sangat mendasar adalah hibah saat tahun 2001 baru di SK-kan sebagai penetapan lokasi.

1 2 3Laman berikutnya
Tags

Related Articles

Comment

Back to top button