Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]
Bontang

Dari Hasil Rakorda PPLH Se-Kaltim di PPU, Bidang Kebersihan dan LH Minta Dipisah

 

BONTANG – Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satu dampak yang terjadi di lingkungan Pemkot Bontang yakni beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dilebur. Salah satunya Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang bergabung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Nama Organisasi Perangkat daerah (OPD) pun berganti menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Peleburan ini rupanya turut dikeluhkan oleh DLH se Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan oleh masing-masing perwakilan DLH se Kaltim saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pemantapan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rakorda PPLH) se Kalimantan Timur tahun 2017 yang dilaksanakan Senin (3/4) hingga Rabu (5/4) lalu, di Penajam Paser Utara (PPU). DLH Bontang pun turut hadir dalam kegiatan rutin tahunan ini.

Perwakilan DLH Bontang Heru Triatmojo yang turut menjadi peserta di kegiatan tersebut menjelaskan, masalah peleburan OPD ini turut menjadi salah satu pembahasan di Rakorda PPLH tahun ini. Dimana tidak hanya Bontang, tetapi seluruh DLH Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur pun turut mengeluhkan penerapan UU nomor 23 tahun 2014 tersebut.

“Maunya seluruh kabupaten/kota, antara Lingkungan Hidup dengan bidang Kebersihan dipisahkan lagi seperti semula agar kinerjanya maksimal dan terfokus. Dari provinsi pun sudah mengaminkan hal ini. Meski berat, namun hasil kesepakatan ini tetap akan diperjuangkan sampai ke pusat,” ujar Heru saat diwawancarai Bontang Post, Senin (17/4) kemarin.

Selain permasalahan peleburan, pria yang menjabat sebagai Kabid Komunikasi dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Bontang ini juga turut diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mempresentasikan di depan peserta Rakorda terkait Bontang yang telah sukses meraih Adipura berturut-turut.

Dari Kementerian pun turut meminta Heru untuk membagikan tips-tips meraih penghargaan Adipura kepada kabupaten/kota yang belum meraih lambang supremasi tertinggi bidang kebersihan tersebut. Hal ini agar memacu daerah-daerah lain untuk bisa memperbaiki masalah lingkungan hidupnya sehingga di tahun-tahun mendatang, juga bisa mendapatkan penghargaan Adipura.

1 2Laman berikutnya
Tags

Related Articles

Comment

Back to top button