Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]
Bontang

Komisi III Panggil Samator Pekan Depan

BONTANG –  Dugaan pelanggaran  izin produsen industri gas di Kawasan Kaltim Industrial Estate PT Samator Gas Industri terus berlanjut. Komisi III DPRD Bontang menjadwalkan pemanggilan PT Samator, Senin (5/6) lusa.

Kepada Bontang Post, Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam HS mengatakan, usai melakukan sidak beberapa waktu lalu, perusahaan penghasil oksigen cair itu tak bisa menunjukkan sejumlah perizinan, seperti izin prinsip, izin operasi, dan izin gangguan (HO). Sehingga  pihaknya ingin mengetahui sejauh mana izin  yang dimiliki PT Samator.

“Pemanggilan PT Samator ini agak lambat, karena jadwal kami cukup padat beberapa akhir ini. Kami mau dengar langsung dari mereka, kenapa tidak memiliki izin prinsip dan izin gangguan (HO) selama beroperasi di Bontang,” kata Rustam, Jumat (2/6).

Disamping itu, pihaknya juga ingin meminta penjelasan terkait kepemilikan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dari Samator. Dikatakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  Bontang, untuk memiliki dokumen tersebut, perusahaan harus memiliki izin prinsip. Sementara itu, Samator melengkapi syarat itu berdasar izin perluasan penanaman modal yang dikeluarkan BPPM Kaltim.

“Kalau menurut saya itu tidak benar. Tetap harus di Bontang pengurusannya,” terang politisi Golkar ini.

Menurutnya, kebijakan dinas menerbitkan dokumen tersebut patut dipertanyakan. Sebab, izin prinsip belum dikantongi pihak perusahaan. Kendati induk perusahaan di Samarinda mengklaim telah memiliki izin prinsip, namun pihaknya bersikukuh agar perusahaan memiliki izin prinsip yang dikeluarkan dari Pemkot Bontang.

“Itulah juga DLH, kok komentar seperti itu. Dia juga akan saya mintai keterangan. Kalau atas dasar peraturan pusat, ya enak dong investor masuk saja ke Bontang, tanpa peduli izin di daerah,” katanya

1 2Laman berikutnya
Tags

Related Articles

Comment

Back to top button