Bontang

Sistem PPDB Bikin Bingung Orang Tua 

DPRD: Kedepan Perlu Sosialisasi kepada Masyarakat

BONTANG – Sehubungan dengan hasil inspeksi mendadak (sidak) di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 pada Senin (3/7) lalu,  Komisi I DPRD mengundang Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menjelaskan terkait permasalahan sistem bina lingkungan yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I Agus Haris, yang meminta perlu adanya evaluasi dan sosialisasi berkaitan sistem tersebut.

“Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan sistem tersebut, karena masih saja ada yang belum mengetahui dan bingung terkait informasi PPDB,” ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan PPDB saat ini, politisi Gerindra meminta kepada jajaran Disdik untuk menyampaikan penjelasan kepada orang tua secara terperinci supaya masyarakat menangkap dengan jelas. Sehingga untuk tahun depan, terkait sistem zonasi pada PPDB, ia meminta untuk menyusun formula lebih awal, dan selesai dua bulan sebelum pelaksanaan PPDB pada Juli 2018. Cara menyampaikan sosialisasinya dengan memanggil beberapa stakeholder untuk merumuskan bersama.

“Kedepan kita perlu duduk bersama baik RT, Lurah, Camat, dan Disdik membuka peta Kota Bontang. Lalu tetapkan titik sekolah berdasarkan wilayah, selanjutnya ada proses menghitung jarak, jumlah rencana peserta didik baru, dan jumlah daya tampung dalam rombongan belajar tersebut. Supaya semua warga merasa terakomodir,” tambahnya.

Data dari Disdik terkait lulusan SDN yakni 3.246 siswa sedangkan 1.408 siswa yang akan diterima di SMP Negeri. Jumlah ini menunjukkan bahwa akan ada siswa yang tidak tertampung dalam PPDB tahun ini. Dalam hal ini, peran sekolah swasta yaitu menampung jumlah yang tidak terakomodir dalam PPDB tersebut.

“Sekitar 1.838 siswa ini yang tidak tertampung di SMP Negeri mudah-mudahan tersebar merata di SMP swasta. Maka saya meminta kepada Disdik nantinya brosur PPDB ini bukan hanya mengenai sekolah negeri saja, melainkan informasi daya tampung sekolah swasta juga ditampilkan supaya masyarakat mengetahui besaran daya tampung sekolah swasta,” pintanya.

Berkaitan dengan PPDB offline SD, Agus Haris meminta Disdik untuk sosialisasi dengan tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) berkaitan dengan umur peserta didik baru. Dalam PPDB SD diketahui bahwa harus berusia 7 tahun. Kendala berkenaan dengan itu ialah regulasi masuk (TK) yang dimulai dari usia 4 tahun.

“Orang tua sudah memahami ketika memasukkan putra-putrinya ke TK kelak harus lulus di usia 7 tahun,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan Komisi I melakukan sidak pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, di  SMP Negeri 9, SMP Negeri 5, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 2,Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Bilher Hutahean menuturkan, dari hasil sidak, banyak didapatkan keluhan masyarakat mengenai kurangnya informasi nilai afirmasi. Baik itu melalui jalur bina lingkungan, keluarga miskin (gaskin) yang dibuktikan dengan memiliki kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bina prestasi. (*/ak)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button