Bontang

Pengusaha Walet Wajib Bayar Pajak

Tak Pernah Sumbang PAD, Proses Pendataan Rampung Tahun Ini

BONTANG – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memungut pajak bisnis sarang burung walet sebesar 10 persen, dari hasil total produksi pengusaha walet di Kota Taman. Langkah ini sekaligus memberi sinyal kuat Pemkot bakal serius menerapkan regulasi tentang bisnis  walet yang dianggap mandul selama ini.

Penarikan pajak sarang burung walet yang ditetapkan sekitar 10 persen dari hasil produksi tersebut, bertujuan meningkatkan PAD dari sektor pajak, khususnya dari aktivitas usaha sarang burung walet yang hingga kini masih belum memberikan sumbangsih  apapun terhadap pemasukan daerah.

“Kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak kemudian turunannya  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah didalamnya mengatur tentang pajak daerah seharusnya sudah sejak tahun 2010 kami lakukan pungutan. Dengan era pasca migas sekarang, Bontang dituntut untuk meningkatkan PAD salah satunya pajak daerah didalamnya mengatur pajak sarang burung walet,” kata Kepala Bidang Pendapatan BPKD Yessy Waspo Prasetyo, saat menggelar sosialisasi terkait pemungutan pajak kepada perwakilan pengusaha burung walet, di Kantor BPKD Rabu (13/9) kemarin.

Dia menjelaskan, potensi pajak sarang burung walet di wilayah Bontang  cukup besar namun belum tergali secara maksimal. Saat ini ada sekitar ratusan petani dan pengusaha walet  yang tersebar di tiga kecamatan. Menurut ia, belum maksimalnya pemungutan pajak sarang burung walet karena sistem monitoring terhadap laporan produksi sarang walet dari masing-masing petani dan pengusaha walet sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Yessy memastikan proses pendataan masih berlangsung dan ditarget rampung pada 2017 ini. Baru setelahnya akan dilakukan penarikan pajak agar bisa menambah pundi-pundi PAD Bontang. “Untuk jumlahnya kami belum bisa menyebutkan, karena masih dilakukan pendataan,” ungkapnya.

Selama ini, pihaknya tidak mengetahui secara pasti omzet yang didapat dari pelaku usaha sarang burung walet di wilayah Bontang. Diharapkan dengan pendataan ini akan menghasilkan data yang valid sehingga bisa menjadi database untuk mendongkrak PAD di sektor ini.

Disinggung apakah sarang walet di Bontang sudah mengantongi izin  semuanya, dirinya tidak bisa memberikan jawaban mengenai hal tersebut. Karena bukan merupakan wewenangnya. Meskipun demikian, antara berizin atau tidak, pihaknya tetap melakukan pungutan pajak.

“Silahkan dicek, memang dalam  aturan, tidak ada yang menyebutkan bahwa usaha walet harus mempunyai izin dulu baru bisa dilakukan penarikan pajak,” tutupnya.

Lebih lanjut, ia berharap para pelaku bisnis usaha sarang burung walet dapat memahami kebijakan yang bakal dilakukan Pemkot. (*/nug)

PAJAK  BISNIS SARANG BURUNG WALET

–  Dasar Pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet

  • Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di wilayah Kota Bontang dengan volume sarang burung walet
  • Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10 persen
  • Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak sarang burung walet 10 persen dengan dasar pengenaan pajak.
Tags

Related Articles

Back to top button