Kaltim

KPU Terkendala Perekaman KTP-el

SAMARINDA – Perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang belum selesai rupanya menjadi kendala bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim dalam mempersiapkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Pasalnya, hingga kini perekaman KTP-el di Kaltim belum mencapai 100 persen.

Komisioner KPU Kaltim Ida Farida mengungkapkan, dalam hal pendataan pemilih, KPU selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di masing-masing kabupaten/kota. Khususnya agar dapat memperbarui data pemilih. Walaupun KPU masih mengalami kendala karena belum 100 persen masyarakat Kaltim melakukan perekaman.

“Kurang lebih 3,96 persen lah yang belum merekam. Yang tertinggi di Kutim (Kutai Timur) masih mencapai 23 persen belum terekam,” beber Ida kepada Metro Samarinda.

Karenanya KPU akan menunggu kerja sama dan kerja optimal dari Disdukcapil. Karena menurutnya perekaman ini sangat berpengaruh dalam tahapan pemutakhiran data pemilih KPU. Sekalipun nantinya KPU juga akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Proses coklit ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi KPU Kaltim.

“Kalau tidak berkualitas orangnya yang melakukan, juga bisa tidak dapat data yang punya validitas tinggi,” terangnya.

Dalam hal pendataan pemilih ini, Ida menyebut bukan hanya menjadi tugas KPU ataupun Disdukcapil. Melainkan juga partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membuka akses atau mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam Pilgub Kaltim 2018. Apalagi pendataan pilgub ini nantinya juga berakses pada pemilu 2019.

Ida menjelaskan, terkait perekaman KTP-el ini sebenarnya merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Disdukcapil. Dalam hal ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan KPU. Akan tetapi sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sempat menyatakan bahwa di akhir 2017, diharapkan untuk perekaman ini sudah harus selesai.

Di satu sisi, meski perekaman telah dilakukan, hard copy KTP-el belum semuanya dipegang warga. Contohnya di Samarinda yang telah mencatatkan 100 persen lebih perekaman karena ada daftar pemilih pemula yang masuk.

“Tetapi masyarakat banyak yang belum dapat hard copy. Walaupun di KPU itu tidak berpengaruh tapi bisa berpengaruh di masyarakat karena merasa belum punya identitas kependudukan yang dipegang,” urai Ida. “Tetapi yang paling penting perekaman dilakukan karena data itu digunakan untuk perubahan coklit kami,” pungkasnya. (luk)

Tags

Related Articles

Back to top button