Bontang

Polemik Status Stitek Bontang, Struktur Yayasan Bersifat Perseorangan 

BONTANG – Polemik soal status Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi (Stitek) Bontang belum kunjung usai. Terbaru, Komisi III DPRD menemukan perubahan struktur yayasan semenjak tahun 2013, yang sangat janggal.

Di dalam struktur yang baru tidak lagi tercantum peran pemerintah daerah secara kelembagaan. Namun, merujuk kepada beberapa nama orang mulai dari dewan pembina hingga pengurus.

“Saya amati badan pembina di pengurus lama bentuknya lembaga sedangkan yang baru bentunya personal. Ini ada berubah struktur yayasan,” kata anggota Komisi III Rusli saat sidak yang berlangsung kemarin (11/12).

Dulunya, salah satu dewan pembina yaitu Sekretaris Daerah Pemkot Bontang. Saat ini terdapat lima dewan pembina baru yaitu  Director & COO Badak LNG Yhenda Permana, Kepala Diskominfotik Dasuki, Kepala Bapelitbang Zulkifli, Agus Subekti dari PKT, serta mantan Sekda Bontang, Nurdin.

Sementara, ketua komisi III Rustam HS mempertanyakan status pemerintah di batang tubuh yayasan Bessai Berinta. Hal ini terkait penggunaan aset milik Pemkot Bontang yang dipakai oleh pihak yayasan seperti kendaraan.

“Semua itu harus dikembalikan statusnya,” kata Rustam HS.

Sebagai informasi, Stitek kini menghuni gedung baru di jalan S Parman, kelurahan Belimbing, kecamatan Bontang Barat. Sebelumnya, lembaga pendidikan yang terdiri dari dua jurusan yakni teknik informatika dan elektro ini bermakas di jalan Juanda, Tanjung Laut serta gedung belakang SMAN 1 Bontang.

Hasil sidak ini akan disampaikan ke Ketua DPRD. Ke depan, komisi III akan mengagendakan rapat dengar pendapat untuk mencari tahu duduk permasalahan yang terjadi di Stitek.

Kepala bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Tasroni menyatakan penggunakan aset milik Pemkot Bontang oleh stitek kala itu ialah pinjam pakai. Setelah pihak Stitek menulis surat dan disetujui oleh kepala Dinas Pendidikan (Disdik) pada waktu itu.

Seiring bergulirnya waktu, hal itu menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disarankan BPK, agar pengurus pendidikan tersebut melakukan sewa pakai.

“Sejak Agustus hingga kini belum ada jawaban dari Stitek,” kata Tasroni.

Ia berpesan, jikalau aset itu tidak digunakan lagi hendaknya dilakukan serah terima ke Pemkot. Tentunya, mekanismenya melalui hitam di atas putih.

Terpisah, kepala UPT Stitek Nur Imansyah tidak tahu terkait pergantian yayasan. Ia mengaku saat itu sedang menempuh pendidikan di luar kota.

“Bisa ditanyakan saja ke Ketua Stitek,” kata Nur Irmansyah ketika dicerca beberapa pertanyaan oleh legislator. (*/ak)

Tags

Related Articles

Back to top button