Butuh Anggaran Rp 22 Miliar Pertahun untuk Iuran
BONTANG – Tahun 2018 mendatang, kepesertaan BPJS di Bontang harus sudah 95 persen. Sehingga membutuhkan anggaran sebesar Rp 20 miliar sampai Rp 22 miliar pertahunnya untuk pembayaran iuran BPJS.
Plt Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Diskes-KB) Bontang, Bahauddin mengatakan kepesertaan BPJS di Bontang baru mencapai 87 persen. Baik itu BPJS mandiri maupun BPJS yang dibayarkan oleh APBD.
“Untuk itu, tahun 2018 kami harus mencapai 95 persen sehingga butuh 12 ribu lagi kepesertaan, karena harus tercover semua,” jelas Bahauddin saat membuka rapat Pertemuan Forum Kemitraan bersama BPJS di ruang rapat Bakti Husada lantai 2 di Diskes-KB Bontang, Senin (23/10) kemarin.
Sedangkan, lanjut dia, per 1 Januari 2019 pihaknya masih membutuhkan 20 ribu kepesertaan beserta anggarannya. Sementara yang ditanggung APBD saat ini baru 23 ribuan, sedangkan kepesertaan Jamkesda ada sekitar 34 ribuan. Kalau merujuk pada kepsesertaan semesta, Bahauddin mengatakan potensi-potensinya sudah ada. Sebenarnya ada honor-honor non PNS yang jumlahnya 1.484 orang sesuai Permendagri seyogianya masuk kepesertaan BPJS. Sehingga, saat ini puhaknya sedang berjuang ke TAPD Bontang agar mau mengakomodirnya.
“Kami juga ada data dari Jamkesda sudah validasi 9 ribu orang,” ujarnya.
Oleh karena itu, jika honor Non PNS dikonversi 5 ribu orang ditambah 9 ribu orang itu sudah bisa mencapai 95 persen. Sementara untuk mencapai 100 persen butuh 22 ribuan orang dan butuh anggaran banyak. “Saya juga sudah menghadap ke Sekda sebagai ketua TAPD. Disebutkan jika untuk membiayai semua masyarakat butuh anggaran sekitar Rp 22 miliar,” ungkapnya lagi.
Untuk tahun ini, Bahauddin menyatakan hanya diberikan sekitar Rp 13 miliar. Hal itu tinggal keputusan TAPD apakah mau menganggarkan Rp 22 miliar atau Rp 13 miliar. Karena jika hanya Rp 13 miliar, dibayarkan untuk BPJS saja. Sementara bagi yang masih menggunakan Jamkesda, Pemkot Bontang harus membayar Rp 7 miliar per tahun untuk rumah sakit. “Jadi saya minta ini bisa dikawal karena ini untuk kepentingan masyarakat Bontang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan cabang Samarinda, dr Nurifansyah mengatakan bahwa tahun ini, sudah masuk tahun ke-4 program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dikatakan dia, JKN merupakan salah satu program strategis Nasional yang menjadi indikator pembangunan manusia. Dalam program ini, bagaimana negara dalam hal ini pemerintah untuk memastikan seluruh rakyatnya atau penduduknya terlindungi dengan mendapatkan akses pembiayaan.
“Jadi masyarakat jika ada yang sakit mekanisme pembayarannya melalui program sesuai dengan undang-undang,” terang Ifan, sapaannya.
Sehingga, masyarakat tidak lagi mengeluarkan uang sendiri. Karena kemungkinan besar akan menjadi masalah atau bangkrut. Dalam mekanismenya, bagaimana seluruh masyarakat mendapatkan jaminan financial yang dikembangkan melalui JKN dengan cara gotong royong. “Prinsipnya, bagi yang mampu maka berkontribusi membayar iuran sendiri atau mandiri, sedangkan bagi yang kurang mampu pembayarannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Bisa melalui APBD maupun APBN,” bebernya.
Sebagai informasi, capaian peserta BPJS Bontang per 20 Oktober 2017 mencapai 88 persen dari jumlah penduduk Bontang yakni 161.489 jiwa sesuai data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukcapil) Bontang. Dari total penduduk yang sudah tergabung, sebesar 141.438 jiwa. Mulai dari penerima bantuan iuran (PBI APBN) jumlah 35.861, dari PBI APBD 27.272 jiwa, dari non PBI yakni dari pekerja penerima upah pegawai pemerintah 14.680 jiwa.
Selanjutnya untuk kelompok pekerja penerima upah dari swasta atau perusahaan mencapai 46.070 jiwa. Kelompok bukan penerima upah atau mandiri sebanyak 17. 025 jiwa. Kelompok mandiri bukan pekerja sebanyak 600. “Jadi capaian kepesertaan BPJS di Bontang sampai 21 Oktober sebesar 141.438 jiwa atau 88 persen,” pungkasnya. (mga)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: