oleh

Lembaga Penyiaran Jangan Terjebak

SAMARINDA – Lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Kaltim baik televisi maupun radio diminta tidak terjebak dalam peliputan kampanye pasangan calon (paslon) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Jangan sampai dalam peliputan kampanye salah satu paslon nantinya, menayangkan materi visi dan misi paslon tersebut.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, Suarno. Kata dia, dalam peliputan suatu kegiatan kampanye, lembaga penyiaran hanya diperbolehkan memberitakan kegiatan kampanyenya saja. Jangan sampai materi kampanye atau visi dan misi yang disampaikan dalam kampanye tersebut juga ikut disiarkan kepada publik.

“Yang kami khawatirkan yaitu bentuk pemberitaan yang sifatnya direkam, apalagi siaran langsung. Liputan seperti ini berpotensi pelanggaran apabila visi dan misinya ikut tersiarkan,” kata Suarno di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Senin (22/1) kemarin.

Apabila nantinya ditemukan siaran di media elektronik baik secara naratif atau audio visual yang memunculkan visi dan misi paslon, KPID bakal menegur lembaga penyiaran tersebut. Karena dianggap telah melanggar peraturan kampanye sebagaimana terangkum dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

“Sesuai PKPU, yang boleh melakukan kampanye kan paslon, parpol atau gabungan parpol pengusung, dan tim kampanye yang terdaftar di KPU,” jelasnya.

Berbeda dengan iklan kampanye, sambung Suarno, telah ada mekanisme pengaturannya tersendiri yang ditentukan oleh KPU. Yaitu merujuk pada pasal 32, 33,34, 35, dan 36 PKPU tersebut. Pada pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa penempatan waktu dan durasi iklan ditetapkan KPU setelah sebelumnya berkoordinasi dengan lembaga penyiaran.

“Jadi jadwal harus KPU yang menetapkan. Lembaga penyiaran tidak bisa lagi menetapkan jadwal dan durasinya sesuai keinginan mereka sendiri,” sebut Suarno.

Bagikan berita ini!