Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]
Breaking News

Tak Ikut Debat, Hak Kampanye Hilang

SAMARINDA – Setiap pasangan calon (paslon) yang akan bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 mesti siap dipertemukan saling berhadapan satu sama lain. Yaitu dalam debat publik atau debat kandidat yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim. Karena kalau tidak hadir dalam debat ini, paslon bersangkutan bisa kehilangan haknya untuk kampanye.

Hal ini diungkapkan Syamsul Hadi, Komisioner KPU Kaltim divisi SDM dan partisipasi masyarakat. Kata dia, sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017, setiap paslon wajib untuk hadir mengikuti debat.

“Paslon yang tidak bersedia mengikuti debat publik atau debat kandidat, itu dia akan dicabut hak-haknya untuk kampanye pada hari berikutnya,” kata Syamsul usai rapat koordinasi persiapan kampanye pilgub, Sabtu (27/12) kemarin.

Misalnya, sambung Syamsul, salah satu paslon pada hari berikutnya memiliki agenda penyebaran bahan kampanye. Namun karena tidak datang dalam debat, kegiatan paslon itu akan dibatalkan oleh KPU Kaltim. Selain memberi sanksi penghilangan hak kampanye, KPU juga bakal mengumumkan nama paslon yang enggan mengikuti debat.

Pengecualian diberikan kepada paslon untuk tidak mengikuti debat, bila kondisinya benar-benar tidak memungkinkan. “Kecuali dia sedang dalam ibadah, misalnya umrah. Atau mungkin ada sebab dan halangan lain misalnya sakit,” terang Syamsul.

Menurut dia, debat kandidat ini merupakan sarana masyarakat untuk mengetahui bagaimana visi dan misi dari masing-masing paslon. Apabila nantinya benar terpilih sebagai pemenang pilgub. Sehingga menjadi ajang kampanye yang bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam menentukan pilihan di hari pemungutan suara, 27 Juni kelak.

Penyelenggaraan debat ini merupakan kewenangan mutlak dari KPU. Artinya, para paslon dilarang mengikuti kegiatan serupa misalnya dialog visi dan misi yang diselenggarakan media elektronik. “Kampanye sudah diatur PKPU, termasuk waktu dan tempatnya. Di luar dari yang sudah ditentukan PKPU, itu berarti kampanye di luar ketentuan. Berarti melanggar,” tambahnya.

1 2Laman berikutnya
Tags

Related Articles

Comment

Back to top button