Bontang

Kejar Target 80 Persen

TARGET partisipasi tinggi dipasang Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Yaitu 80 persen partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari-H pilgub, 27 Juni mendatang. Target ini melampaui target yang ditetapkan KPU RI dan KPU Kaltim.

“KPU RI dan provinsi menargetkan 77,5 persen. Kami harus berani mengambil target di atasnya yaitu 80 persen,” kata Ketua KPU Bontang Suardi.

Menurut dia, target ini terbilang realistis. Bila melihat pada usaha-usaha yang dilakukan KPU di antaranya sosialisasi kepada masyarakat. Pun begitu, Suardi mengklaim angka tersebut bukan sekadar target KPU Bontang, melainkan juga merupakan komitmen dari seluruh penyelenggara ad hoc pemilu yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Bontang.

“Kami sepakat. Saya lihat dalam proses pemutakhiran data pemilih ini, mereka (penyelenggara ad hoc, Red.) siang malam mengerjakannya. Jadi semangat itu semangat kami bersama. Hal ini yang sering kami sampaikan di setiap pertemuan,” terangnya.

Kalaupun nantinya tak mampu mencapai target 80 persen, Suardi berharap setidaknya dapat memenuhi target nasional. Yaitu partisipasi mencapai 77,5 persen. Dia mengakui, pada pemilu terakhir di Bontang yaitu Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2015 lalu, tingkat partisipasi masyarakat terbilang rendah yaitu sekira 65,18 persen. Artinya ada sekira 34,82 persen masyarakat yang termasuk golongan putih (golput).

“Angka partisipasi itu memang agak rendah. Tapi untuk di Kaltim tidak juga, karena masih ada daerah yang partisipasinya di bawah Bontang. Ini akan jadi PR (pekerjaan rumah, Red.) bagi kami,” sebut Suardi.

Lebih lanjut dia mengurai, tak mengetahui persis penyebab rendahnya partisipasi masyarakat. Pasalnya ada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun begitu KPU akan selalu berusaha maksimal dalam meningkatkan partisipasi ini. Salah satunya dengan gencar melakukan sosialisasi melibatkan stakeholder terkait.

Selain itu, penyusunan data pemilih menjadi tugas yang mesti dikawal dengan baik. Karena penyusunan data pemilih ini juga berpengaruh dalam hal partisipasi masyarakat. “Pengisian data pemilih ini berpengaruh juga untuk potensi golputnya. Kalau orangnya tidak ada tapi masih terdata kan berpengaruh dalam penghitungan persentasenya, jadi kami harus perbaiki data pemilih,” urai dia.

Lantas apakah figur-figur yang ditawarkan partai politik (parpol) sebagai pasangan calon (paslon) turut mempengaruhi partisipasi? Suardi enggan berkomentar banyak. Namun menurutnya, siapapun yang diajukan parpol untuk bertarung dalam pilgub merupakan kandidat yang terbaik. “Semua baik, tinggal memilih yang terbaik di antara yang baik,” jawab Suardi singkat.

Menurut dia, parpol turut berperan dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat. Karena salah satu fungsi parpol yaitu memberikan pendidikan politik kepada warga negara. Sehingga KPU juga mengharapkan parpol dapat terus mendorong partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya.

“Ini harus. Semua stakeholder harus meningkatkan upayanya. Karena kita berada di angka yang belum sesuai harapan. Kami berharap parpol, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama mendorong (partisipasi). Karena upaya itu tidak akan berhasil kalau hanya KPU. Semua stakeholder juga harus berperan bagaimana agar tingkat partisipasi ini bisa meningkat,” paparnya.

TERPENGARUH KANDIDAT

Angka golongan putih (golput) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 dikhawatirkan naik. Beberapa faktor disebut mempengaruhi angka golput ini, di antaranya sosok figur kandidat pasangan calon (paslon) gubernur maupun wakil gubernur yang bertarung memperebutkan kursi KT-1 dan KT-2.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Prof Sarosa Hamungpranoto menuturkan, beberapa paslon yang muncul dalam kontestasi demokrasi ini rupanya dianggap di luar dugaan masyarakat Kaltim. Nama-nama yang sempat disebut bakal menjadi paslon nyatanya tidak muncul atau kalaupun muncul, tidak seperti yang diharapkan.

“Ada juga dari internal partai yang masih memiliki ganjalan. Ada keinginan dari pengurus dan anggota partai yang belum terpenuhi dalam pencalonan itu. Ini bisa berpengaruh dalam pencalonan itu sendiri,” ungkap Sarosa.

Di mata masyarakat, dinamisnya proses bongkar pasang paslon hingga memunculkan nama resmi, turut berpengaruh pada dukungan yang diberikan. Bisa jadi ada calon yang diusung dirasa kurang pas bagi masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat menilai dari kredibilitas dan berbagai segi lainnya. Apalagi calon-calon yang maju dalam pilgub bukanlah nama baru dalam kancah politik di Kaltim. Beberapa di antaranya ada yang berstatus kepala daerah maupun pernah menjabat kepala daerah.

“Masyarakat akan melihat yang lalu. Janji-janji yang dulu bagaimana? Apakah janji-janji yang dulu diucapkan oleh para calon sudah terwujud? Akan timbul rasa kekhawatiran, jangan-jangan calon yang dipilih nantinya juga akan sama saja. Sehingga masyarakat menjadi apatis,” beber Sarosa.

Menurut pengamat hukum dan sosial politik ini, setidaknya ada tiga faktor penyebab golput. Pertama yaitu masyarakat yang memang sama sekali tidak mau untuk memilih dengan alasannya masing-masing. Yang kedua, masyarakat memiliki kemauan memilih, tetapi kebetulan sedang tidak ada di tempat ketika pemungutan suara dilakukan.

“Mungkin sedang tugas keluar daerah atau bagaimana, sehingga suaranya hilang,” sambung Sarosa.

Faktor ketiga yaitu adanya kesempatan dan juga peluang untuk memberikan suara. Namun karena kondisi yang kurang memungkinkan, sehingga tidak bisa memberikan suaranya. Misalnya yang bersangkutan berada di daerah pedalaman yang sangat jauh, atau dalam kondisi sakit yang membuat tidak bisa bergerak atau berpikir.

Dengan potensi-potensi golput tersebut, Sarosa menyebut penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah harus bekerja keras dalam melakukan sosialisasi, mengimbau masyarakat supaya jangan golput. Di sisi lain, calon-calon kepala daerah itu sendiri harus bisa meyakinkan masyarakat akan tujuan dalam menjadi peserta pilgub.

“Harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa keinginan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur ini bukan sekadar mencari jabatan. Tapi betul-betul untuk mengangkat Kaltim menjadi lebih baik lagi,” tuturnya.

Sarosa berpendapat, sosok atau figur calon yang diusung partai memiliki pengaruh besar dalam menjaring dukungan masyarakat. Khususnya figur yang dianggap baik dan bisa mewakili masyarakat Kaltim. Penyampaian visi dan misi yang baik dengan program-program yang menyentuh masyarakat turut berpengaruh dalam menarik simpati para pemilih.

“Tidak usah terlalu muluk-muluk, realistis saja kebutuhan masyarakat itu apa. Bagaimana cara dia untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat itu. Itu akan berpengaruh pada pemikiran para konstituen, kepada para pemilih nantinya,” terang Sarosa.

Kurang menariknya figur yang diusung menjadi calon, diakui turut menjadi sebab kenapa masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya. Terlebih bila mereka yang diusung merupakan sosok yang kerap mewarnai perpolitikan di Kaltim. Hal ini, kata Sarosa, juga menjadi tanggung jawab partai untuk menentukan calon yang diusung dengan tanggung jawab penuh.

“Jadi partai jangan hanya memilih karena menerima mahar yang besar. Tetapi pilihlah yang memang betul-betul berkualitas. Artinya yang diusung memang orang yang pemikirannya bagus, bersih, dan tidak pernah punya masalah-masalah lain berkaitan dengan hukum,” urai dia.

Dengan pertimbangan seperti itu, Sarosa menyebut sudah saatnya partai politik berpikir secara objektif mencari calon-calon yang berkualitas. Jangan sampai nanti begitu terpilih menjadi pejabat publik, malah berurusan dengan hukum. Sebagaimana pengalaman saat ini dengan maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Ditanya tentang kualitas empat paslon dalam pilgub, Sarosa mengatakan masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan yang saling menutupi satu sama lain. Dia tidak bisa menilai apakah paslon yang ada saat ini merupakan yang terbaik atau tidak, namun kenyataannya merekalah yang diusung partai politik.

“Nah sistem kita kan salah satunya lewat partai. Artinya partai politik mestinya menyeleksi yang terbaik dari yang terburuk,” tegas Sarosa.

WAJIB MEMILIH PEMIMPIN BAIK

Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bontang mengimbau masyarakat untuk tidak golput melainkan tetap menggunakan hak pilihnya. Ketua MUI Bontang, Imam Hambali menuturkan, sekalipun belum ada fatwa yang tegas melarang golput, namun pihaknya tetap menganjurkan masyarakat yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya.

Pasalnya, jika masyarakat tidak menggunakan hak pilih dengan baik, sama saja membiarkan dirinya dipimpin siapapun dan menyetujui hal tersebut. Ibarat perempuan yang mendapat tawaran untuk menikah lantas diam, artinya memberikan persetujuan. “Misal yang terpilih nanti orang jahat, berarti ya setuju saja dipimpin orang jahat,” sebut Imam.

Diakui, isu pemimpin muslim memang tengah hangat beredar di kalangan umat Islam sebagai pemeluk agama terbesar. Beruntung hal ini dimiliki empat paslon yang bertarung dalam Pilgub Kaltim 2018. Yang membedakan kini hanya partai dan golongan yang menjadi latar belakang masing-masing paslon.

“Imbauan MUI, setiap orang yang sudah memenuhi syarat wajib memilih, maka gunakan hak pilih dalam pilkada atau pemilu yang akan datang,” pungkasnya. (luk/mga)

Related Articles

Back to top button