Advertorial

Pemkot Targetkan Kemiskinan Turun ke Angka 4 Persen

BONTANG – Pemkot Bontang dalam RPJMD hingga tahun 2021 menargetkan jumlah angka kemiskinan di Bontang bisa turun menjadi 4 persen. Saat ini, angka kemiskinan di Bontang mencapai 5,4 persen. Sehingga program percepatan penanggulangan kemiskinan terus digaungkan.

Acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bontang dibuka oleh Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase. Dalam sambutannya, Basri mengatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD Bontang tahun 2016-2021. Hal itu juga masuk dalam salah satu goals pada pilar pertama tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable development goals. Hingga akhir RPJMD tahun 2021, tingkat kemiskinan ditargetkan turun dari 5,4 persen menjadi 4 persen. Ini merupakan target bersama untuk melaksanakan kegiatan secara terkoordinasi dalam program penanggulangan kemiskinan.

“Untuk itu, saya minta dukungan untuk dapat bekerjasama, agar pengentasan kemiskinan dapat segera tercapai,” jelas Basri di Auditorium Taman 3 Dimensi, Rabu (21/3) kemarin.

Pemkot Bontang, lanjut Basri telah melaksanakan beberapa program seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam hal ini, program secara menyeluruh oleh masing-masing OPD di lingkup Pemkot Bontang secara garis besar tercakup dalam 4 bidang prioritas.

BERI SAMBUTAN: Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kota Bontang di Auditorium Taman 3 Dimensi, Rabu (21/3) kemarin.(ADI/HUMAS PEMKOT BONTANG)

Mulai dari pendidikan dengan program bantuan paket seragam gratis. Di bidang kesehatan dengan adanya jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang disubsidi oleh APBD Bontang. Kemudian bidang infrastruktur seperti penataan kawasan kumuh, pembangunan rusunawa bagi keluarga berpenghasilan rendah. Juga bidang pengembangan ekonomi kerakyatan seperti adanya bantuan peralatan usaha bagi UMKM, peralatan nelayan, serta asuransi jiwa nelayan dan lainnya.

“Melalui rapat ini, kami harapkan dapat meningkatkan fokus program yang ditujukan pada penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Basri menyatakan, Pemkot Bontang sudah beberapa kali melakukan pemutakhiran data kemiskinan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang mengamanahkan pelaksanaan verifikasi dan validasi (verivali) dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) 2015. Hasil pendataan BPS, verivali dilakukan melalui online sistem informasi dan konfirmasi data sosial terpadu (Siskadasatu).

Bulan September 2017, vervali yang dilakukan melibatkan peran kelurahan dan kecamatan di dalam pelaksanaannya bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M) Bontang.

“Dari tahun ke tahun angka kemiskinan di Bontang mengalami perubahan fluktuatif yakni pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 5.601 KK, 2017 mengalami kenaikan sebesar 6.077 KK dan tahun 2018 setelah melalui proses verivali menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 5.725 KK,” ungkapnya.

Perubahan data itu, lanjut Basri, baik yang masuk dalam KPM yang menetima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), penerima program beras sejahtera (rastra) dan program lainnya tentu menimbulkan pertanyaan ataupun keluhan dari warga yang sebelumnya menjadi sasaran KPM dan saat ini sudah tidak menjadi KPM. Ini tentu menjadi isu di kelurahan saat digelar Musrenbang beberapa waktu lalu. Namun demikian, hal tersebut tentu menjadi perhatian dan evaluasi Pemkot Bontang melalui OPD terkait.

“Saya minta perhatian bagi masing-masing OPD teknis kecamatan dan kelurahan, agar melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data serta program secara lebih valid dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pintanya.

Program-program yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan agar dianggarkan di APBD Tahun Anggaran 2019. Sehingga target pengentasan kemiskinan sebanyak 4 persen dapat teralisasi di tahun 2021. Untuk merealisasikannya pun, diperlukan keterlibatan semua pihak bukan hanya dari pemerintah saja, baik itu dunia usaha dan masyarakat.

“Makanya, saya minta camat dan luran lebih memperhatikan kondisi masyarakat diwilayahnya dengan melibatkan ketua RT, LPM, PKK, Karang Taruna, pendamping PKH, TKSK dan lainnya. Hal itu agar semua program dapat tepat sasaran untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan penanggulangannya,” ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bapelitbang Bontang Zulkifli, Kepala Dissos-P3M Bontang Abdu Safa Muha dan perwakilan dari BPS Bontang. Acara itu juga dihadiri perwakilan Ketua RT se-Kota Bontang, serta lembaga kemasyarakatan lainnya.(mga)

Tags

Related Articles

Back to top button