Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Samarinda

Hetifah: Gubernur Baru Harus Gaul Jika Ingin Dikenal Pemerintah Pusat

Published

on

Dibaca normal 2 menit

SAMARINDA – Kebijakan pusat dalam bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, infrastruktur, lingkungan, hingga pembagian keuangan antara pusat dan daerah belum sepenuhnya menunjukkan keadilan terhadap Kaltim. Karena itu, ke depan dibutuhkan gubernur yang mampu memengaruhi kebijakan pusat supaya dapat menguntungkan daerah.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim, Hetifah Sjaifudian, belum lama ini. Kata dia, salah satu pola yang dapat ditempuh gubernur dan wakil gubernur yakni memperkuat hubungan daerah dengan pemerintah pusat.

“Makanya gubernur yang terpilih harus gaul. Harus memahami semua kebijakan di pusat. Supaya apa pun yang terjadi di pusat, khususnya kebijakan pemerintah pusat, harus bisa diketahui. Kemudian mampu mendorong pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil dapat menguntungkan Kaltim,” ujar politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Dia menuturkan, gubernur yang gaul dapat melakukan pendekatan emosional, komunikasi, dan merangkul semua pihak, termasuk DPR, pemerintah pusat, dan pihak-pihak terkait supaya bersama-sama memperjuangkan kebijakan yang dapat menguntungkan Kaltim.

Hetifah melanjutkan, sifat gaul tersebut mengharuskan gubernur bersikap terbuka dengan semua kalangan. Dapat membuka sekat pembatas komunikasi antara pusat dan daerah. Karena pada dasarnya, melalui komunikasi tersebut, gubernur dapat menentukan strategi untuk memperjuangkan Kaltim di pemerintah pusat.

Di antara agenda yang sudah dicanangkan dan diperjuangkan DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  dan pemerintah daerah yakni mendorong  pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltim. Jika agenda tersebut tidak disertai dengan komunikasi yang intensif, maka DOB hanya akan menjadi agenda belaka.

Melanjutkan perjuangan membangun Kaltim, kata dia, tidak hanya tersentral di DOB. Karena pada dasarnya, DOB hanya salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah, mengurangi kemiskinan, dan memerangi pengangguran.

Sebelumnya1 dari 2 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca