Kaltim

Guru Honorer Minta Keadilan Gubernur 

SAMARINDA – Forum Tenaga Honorer (FTH) Kaltim menyarankan Gubernur Kaltim membuat peraturan untuk memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai honorer di Benua Etam. Pasalnya, dari tahun ke tahun, pegawai tersebut tidak pernah mendapatkan THR.

Ketua FTH Kaltim, Wahyuddin menuturkan, peraturan tersebut sebagai salah satu alat untuk mendorong kepastian pemberian THR bagi pegawai honorer. Hal itu juga untuk menyikapi supaya tidak timbul kecemburuan sosial antara pegawaai honorer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Setiap tahun PNS menerima THR. Sementara pegawai honorer tidak pernah menerima itu. Ini namanya tidak adil. Kalau PNS menerima THR, harusnya honorer juga menerimanya,” kata Wahyuddin, Rabu (6/6) lalu.

Kata dia,  pihaknya sudah berulang kali menyuarakan pembuatan payung hukum THR untuk pegawai honorer. Namun selalu kandas di tengah jalan. Pemerintah belum memberikan alasan yang tepat di balik penolakan pembuatan aturan tersebut.

“Kalau soal anggaran yang dijadikan alasan, bukankah tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah selalu kelebihan anggaran? Banyak pos anggaran di daerah, baik di provinsi, kabupaten, dan kota yang bisa dialokasikan untuk THR pegawai honorer. Tinggal kemauan pemerintah saja,” ucapnya.

Padahal, jika dilihat dari aspek tugas dan tanggung jawab pelayanan publik, pegawai honorer lebih banyak dibebankan pekerjaan yang jauh lebih banyak ketimbang PNS.

“Hal itu terjadi karena mereka takut dipecat oleh pimpinan. Alasan lain, mereka dengan mudah diganti. Sementara PNS walaupun tidak bekerja, tidak mudah untuk menghentikannya,” ucap dia.

Wahyuddin menilai, nasib guru honorer di Kaltim sangat terpuruk ketimbang pekerja lainnya di pemerintahan dan swasta. Buktinya, gaji yang diterima setiap pegawai tidak sesuai Upah Minimul Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Jika dibandingkan dengan buruh di perusahaan swasta, pegawai honorer memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Di sisi lain, kepastian aturan juga jauh lebih terjamin di buruh swasta.

Padahal jam kerja, kontribusi pada pelayanan publik, dan tugas-tugas ketenagakerjaan telah ditunaikan pegawai honorer. Karena itu, apabila dilihat dari kepastian aturan kesejahteraan pegawai, Wahyuddin berpendapat, pegawai honorer jauh lebih terpuruk.

“Tambah terpuruk lagi tidak dikasih THR. Ini namanya penzaliman terhadap pekerja. Di mana hati nurani pemerintah daerah? Apakah mereka tidak melihat pegawai honorer yang telah memberikan kontribusi bagi masyarakat?” tanyanya heran.

Pada dasarnya, lanjut dia, jaminan aturan THR tersebut dibuat untuk mendorong kesejahteraan pegawai honorer. Supaya ketimpangan pendapatan antara PNS dan pegawai honorer tidak terlalu jauh.

“Kalau PNS punya anak, istri/suami, dan keluarga untuk dibiayai hidupnya, pegawai honorer juga memiliki tanggungan yang sama. Itulah pentingnya pemerintah memastikan kesejahteraan pegawai honorer,” sebutnya. (*/um)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button