Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Advertorial

Per 25 Juli, e-Warong Berlaku untuk BPNT   Upaya Mengentaskan Kemiskinan Melalui Sinergi PKH  

Published

on

Dibaca normal 2 menit

BONTANG – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M) tengah menyongsong program Warung Gotong Royong Elektronik (e-Warong). Peralihan bantuan sosial (bansos) Beras Sejahtera (Rastra) tunai menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Rabu (18/7) kemarin, bersama Bank Negara Indonesia (BNI) menggelar sosialisasi terkait tata cara penggunaan mesin EDC (mesin gesek) kepada pengelola warung Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program garapan Kementerian Sosial RI (Kemensos) tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya mengentaskan kemiskinan melalui sinergi Program Keluarga Harapan (PKH).

Warga atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpilih akan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu itu sudah berisi saldo senilai Rp 1,890 juta per tahun, sementara non PKH Rp 1,320 juta, namun tidak bisa diuangkan. Hanya dapat dibelikan barang di toko atau warung yang sudah bekerja sama atau sebagai penyedia layanan e-Warong.

“Per 25 Juli, sudah mulai memberlakukan BPNT. Karena sebanyak 5.089 PKH sudah memegang KKS. Sudah ada saldonya. Sementara untuk Rastra atau non PKH sambil menunggu kesiapan kartu yang tengah diproses,” terang Kadissos-P3M Abdu Safa Muha.

Ditambahkan Safa, efektivitas pelaksanaan BPNT memiliki enam aspek keunggulan. Di antaranya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Sehingga diharapkan tidak terjadi kecurangan saat melakukan transaksi e-Warong.

“Hanya pemilik KKS lah yang dapat mengambil beras atau telur. Tidak dapat diwakilkan. Sehingga bantuan pangan sampai kepada yang bersangkutan. Pun dengan pengelola e-Warong agar tidak memanipulasi transaksi barang belanjaan warga. Akan ada sanksi tegas bagi keduanya,” tegas dia.

Sementara jika PKH tidak mengambil jatah BPNT lebih dari 30 hari atau setiap bulannya, secara otomatis uang akan kembali ke kas negara. Hal itu akan menjadi evaluasi apakah KPM tersebut sudah berstatus mampu.

Sebelumnya1 dari 2 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca