oleh

Ratusan Massa Tolak Pekerja Asing Wawali: Kami Akan Usir TKA yang Tak Punya Izin

BONTANG – Polemik tenaga kerja asing (TKA) di proyek PLTU Teluk Kadere Bontang Lestari masih berlanjut. Rabu (18/7) kemarin, ratusan massa dari Aliansi Kaltim Bersatu (AKB) menggelar unjuk rasa menolak penempatan TKA di Bontang. Bertempat di halaman Kantor Wali Kota, mereka meminta agar perusahaan PT Graha Power Kaltim (GPK) mengakomodir tenaga lokal Bontang.

Dalam orasinya, Ketua AKB Heru Nataguna menyatakan, sejatinya mereka mendukung pembangunan PLTU di Teluk Kadere. Namun, mereka menilai pihak perusahaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan warga Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Selain menolak TKA, kami juga menolak masuknya tenaga kerja dari luar Bontang, karena masih banyak tenaga lokal yang memiliki skill,” kata Heru dengan semangat yang diamini seluruh peserta aksi.

Selain itu, Heru juga meminta PT GPK lebih transparan pada sistem penggajian, yang dianggap bertentangan dengan UUD. “Jangan sampai ada gaya penjajahan baru dengan memerintahkan pekerja lokal untuk kerja rodi seperti perbudakan, kami tidak ingin itu,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, saat Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase mengajak salah satu perwakilan peserta aksi untuk berdiskusi, mereka menolaknya. Pasalnya, mereka hanya ingin menyampaikan sikap dan menolak diskusi. “Kami tidak perlu melakukan diskusi, cukup diskusi secara terbuka disini saja, karena tuntutan kami menolak TKA non skill dan sistem penggajian,” terang dia.

Jika hasil unjuk rasa AKB tidak membuahkan hasil, maka mereka mengatakan akan menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 dengan jumlah massa yang lebih besar.

Adapun jumlah personel Polres Bontang yang mengamankan aksi tersebut yakni sebanyak 150 personel.

Ketua Kadin Bontang Herman Saribanong mengatakan, aspirasi yang disampaikan diterima, dan diharapkan bisa diakomodir oleh teman-teman lokal Bontang.

Bagikan berita ini!
  • 299
    Shares