oleh

Jika Kedapatan Terima Uang, Kejari Siap Mundur Minim Personel, Kendala Jalankan Program

SANGATTA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutim, Mulyadi menyampaikan beberapa program kerja yang menyentuh langsung pada masyarakat dan telah dilakukan oleh pihaknya. Salah satunya melakukan evaluasi Anggaran Dana Desa (ADD) yang tersebar di sejumlah wilayah se-Kutim.

Menurutnya, beberapa program kerja yang berkaitan erat dengan masyarakat sedikit sulit dijalankan. Namun, bukan berarti hal itu tidak dikerjakan. Hanya saja untuk melakukan kegiatan yang dekat dengan masyarakat, dirinya merasa membutuhkan personel yang cukup banyak.

“Kegiatan tetap kami lakukan, hanya saja tidak bisa sesering mungkin. Karena personel kami hanya 22 orang, itu saja sudah termasuk saya di dalamnya,” ujarnya dalam Focus Group Discusion (FGD) di kantornya, Kamis (19/7).

Dia membandingkan antara pihaknya dengan TNI dan Polri yang memiliki banyak anggota. Sehingga dengan mudah menyentuh masyarakat di daerah-daerah. Ia menceritakan, pihaknya tetap mendampingi sekira 139 desa di Kutim. Dengan melibatkan kepala desa dan para camat agar alokasi dana desa lebih jelas.

“Kami sudah menyasar ke sejumlah  desa melakukan evaluasi anggaran dana desa. Selain itu, kami juga berupaya membantu banyaknya persoalan yang berkembang di masyarakat desa.

Mulyadi mengaku, berani mencopot jabatannya jika dia terlibat korupsi. Hal itu dilontarkan saat menjawab pertanyaan salah satu peserta, perihal asumsi masyarakat yang menyudutkan adanya permainan dalam menyelesaikan perkara.

Dia menolak keras adanya kecurangan dalam pekerjaannya. Menurutnya jika memang itu penilaian masyarakat, maka ia meminta pada media untuk menyampaikan pada khalayak umum, bahwa hal itu tidaklah benar.

“Kami itu tidak bisa membantah asumsi masyarakat. Jika memang kejari sering menerima uang, maka saya orang pertama yang akan copot jabatan. Terlebih jika ada data dan fakta,” tandasnya. (*/la)

Bagikan berita ini!
  • 1
    Share
loading...