oleh

Data TKA Milik Pemkot dengan Perusahaan Berbeda Perusahaan Diminta Serahkan Laporan Lengkap

BONTANG – Jumlah tenaga kerja asing (TKA) di proyek pembangunan PLTU berkapasitas 2×100 MW, Teluk Kadere, Bontang Lestari belum valid. Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase menyebut, masih terjadi perbedaan data antara pihak imigrasi, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP), dengan manajemen perusahaan.

“Hasil rapat hari ini (kemarin, Red.) datanya masih simpang siur,” kata Basri Rase kepada Bontang Post, usai menghadiri rapat koordinasi, Kamis (19/7) kemarin di Ruang Rapat DPMTK-PTSP.

Dikatakan Basri, perusahaan dituntut untuk menyetorkan data secara lengkap pada Senin (23/7). Baik itu jumlah tenaga lokal Bontang, tenaga kerja nusantara, maupun tenaga asing. “Kami minta kepada perusahaan untuk mengumpulkan data secara lengkap di Senin nanti,” imbuhnya.

Hasil rapat juga memutuskan Pemkot Bontang menolak TKA yang unskilled atau tak memiliki keahlian dalam berkerja. Basri menyebut dengan tegas akan memulangkan mereka jika menemukan hal tersebut. “Menolak tenaga asing yang unskill , jika ketemu harus dipulangkan,” ucapnya.

Selain itu, hasil kesimpulan rapat juga menyatakan Pemkot Bontang sepakat mendukung proyek strategis nasional dan berharap dapat selesai sesuai target yakni tahun 2019. Pemkot Bontang juga meminta kepada PT Graha Power Kaltim (GPK) selaku owner untuk membuat laporan secara berkala. Pemaksimalan tenaga kerja lokal, pengupahan berdasarkan upah minimum kota (UMK), dan penerimaan tenaga kerja melalui DPMTK-PTSP juga menjadi poin pembahasan.

Sementara, Site Managert PT GPK Aris Munandar menyatakan kesiapannya untuk melaporkan data penggunaan TKA. Ia memaparkan untuk PT GPK dan PT Chengda saat ini TKA yang dipekerjakan sejumlah 18 orang.

“Dari kami hanya 18 orang TKA saat ini. Untuk subkontraktor lain, saya belum mengetahui karena saat tadi mereka mau memberikan data diminta valid hari Senin,” kata Aris.

Bagikan berita ini!
  • 9
    Shares