Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Sangatta

Sebelum Penyelidikan Selesai Tak Mau Buat Gaduh Kejari Bantah Alergi dengan Media

Published

on

Dibaca normal 3 menit

SANGATTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta belum banyak menunjukkan pergerakan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi belakangan ini. Hal itu dinyatakan, sebab tak ingin membuat gaduh di masyarakat sebelum hasil selesai.

Karenanya, media diminta mengerti. Dalam menangani perkara, perlu kehati-hatian. Tak bisa sembarangan. Pihaknya lebih mengutamakan azas praduga tak bersalah. Jangan sampai, orang yang disangkakan terzalimi.

Berlandaskan hal itu, dirinya enggan berkomentar banyak di saat media menanyakan masalah kasus yang sedang ditangani kejari. Kecuali sudah ada ketetapan pasti. Bukan berarti alergi dengan media.

Kepala Kejari Sangatta, Muliadi menyatakan, pihaknya memang tengah melakukan suatu penyelidikan. Tentu tak dapat diumumkan secara total. Bila dibeber ke publik melalui media sebelum ketetapan, sasaran bakal mengambil tindakan perlawanan. Salah satunya menghilangkan alat bukti.
“Kalau mereka tahu (pihak yang diselidiki), nanti dokumen penting yang dicari bisa dihilangkan. Itu akan menyulitkan kami. Makanya tidak pas rasanya kalau kami melempar bom lalu memberi tahu orangnya bahwa akan melemparnya (bom),” ujar Muliadi.

Ketika penyelidikan, lanjut Muliadi, kejari terlebih dulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Bukan saat penyidikan. “Jadi, kami tidak akan membeberkan penyelidikan dulu. Saya kerja sukanya bicara kalau sudah ada hasil. Bukan bicara wacana,” kata dia.
Salah satu yang sudah diselidiki sejak beberapa waktu lalu adalah PDAM Tirta Tuah Benua Kutim. Muliadi enggan banyak komentar, sebab menurutnya bisa mengganggu jalannya penyelidikan.

Kasi Pidsus Kejari Sangatta Rudi Susanta menjelaskan, tahun ini pihaknya masih menyelesaikan tunggakan penyelidikan kasus PDAM, dan kasus lainnya.

“Sampai kini, kami berhasil mendatangkan PNBP (pendapatan negara bukan pajak) kepada Indonesia bersumber dari uang pengganti sekira Rp 200 juta. Juga, dari eksekusi terhadap denda sekira Rp 350 juta,” ulas Rudi.

Sebelumnya1 dari 3 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments