Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Advertorial

Tiga Komisi Laporkan Pembahasan Raperda  Serahkan Pimpinan, Hari Ini Dengarkan Pandangan Fraksi

Published

on

Dibaca normal 2 menit

BONTANG – Sebanyak empat rancangan peraturan daerah (Raperda) dilaporkan oleh tiga komisi DPRD. Penyampaian hasil pembahasan raperda tersebut dibacakan pada rapat kerja, Senin (23/7) kemarin di Ruang Rapat III Sekretariat DPRD, Bontang Lestari.

Empat raperda itu ialah pencabutan perda organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), perubahan kedua perda retribusi izin tertentu, perubahan perda surat izin perdagangan (SIUP), serta raperda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan kawasan permukiman.

Sekretaris Komisi I Abdul Malik mengatakan, telah dilakukan pembahasan dengan tim asistensi Pemkot Bontang saat rapat kerja sebanyak tiga kali. Hasilnya berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, di dalamnya tidak mengatur tentang kepengurusan Korpri.

“Sehingga perlu dilakukan pencabutan daerah yang telah ditetapkan,” kata Malik.

Selain itu, organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri tidak diwadahi dalam suatu kelembagaan. Alhasil tugas dan fungsinya bakal dialihkan pada perangkat daerah sesuai urusannya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II Arif mengatakan, perubahan kedua atas perda retribusi izin tertentu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009. Dalam perubahan terdapat beberapa poin dan pasal yang mengalami penghapusan.

“Perubahan perda ini sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif Pemkot Bontang dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat pelau usaha. Tak hanya itu, hambatan dalam proses pelaksanaan berusaha juga dapat terselesaikan,” ujar Arif.

Selain itu, perda nomor 23 tahun 2002 tentang surat izin perdagangan (SIUP) juga mengalami perubahan. Menurut Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, seluruh pasal yang berkaitan dengan kepengurusan izin gangguan (HO) dihapus.

Sebelumnya1 dari 2 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments