oleh

Sepakat Disahkan Menjadi Perda  Berikan Pendapat, Seluruh Fraksi DPRD Terima Laporan Komisi 

BONTANG – Empat rancangan peraturan daerah (Raperda) selangkah lagi bakal diparipurnakan. Sebelumnya, lima fraksi DPRD Bontang menerima laporan setelah tiga komisi membacakan hasil pembahasannya dalam rapat kerja, Senin (23/7) lalu. Lantas laporan tersebut dijadikan bahan untuk memberikan pendapat fraksi pada rapat kerja, Selasa (24/7) kemarin.

Empat raperda tersebut meliputi pencabutan Perda Organisasi dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, perubahan Perda Surat Izin Perdagangan (SIUP). Tak hanya itu, perubahan kedua Perda Retribusi Izin Tertentu dan Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga telah rampung pembahasannya.

Anggota Fraksi Hanura Perjuangan Sudiyo mencermati berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Peratutan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tidak mengatur kepengurusan Korpri. Sehingga perlu dilakukan pencabutan bagi daerah yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri tidak diwadahi dalam suatu kelembagaan.

“Fungsinya akan dialihkan pada perangkat daerah yang sesuai dengan urusannya,” kata Sudiyo saat membacakan pendapat fraksinya.

Fraksi Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera (ADPS) menyambut baik perubahan Perda nomor 23 tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam rangka mendukung upaya perbaikan kondisi perekonomian dan dunia usaha yang mengalami kelesuan. Serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di Bontang.

Anggota fraksi Sulhan mengatakan raperda ini dilandasi terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan yang baru dengan nomor 07/M-DAG/PER/2/2017. Perubahan dimaksud berupa besaran modal usaha yang akan menentukan klasifikasi perusahaan, penghapusan persyaratan izin gangguan (HO), dan pembatasan jumlah bidang usaha. “Tujuannya untuk mencegah praktik monopoli usaha,” kata Sulhan.

Sementara, Fraksi Gerindra sehubungan dengan raperda perubahan kedua Perda Retribusi Perizinan Tertentu, menyetujui untuk disahkan menjadi perda. Sekretaris Fraksi Suwardi mengatakan berdasarkan hasil pembahasan Komisi II, perubahan ini bertujuan untuk mempermudah perizinan pelaku usaha .

Bagikan berita ini!
  • 2
    Shares