oleh

Mantan Napi “Berlomba” Nyaleg?  Parpol Diminta Mengganti, Dicoret Bila Tetap Ngotot 

SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis data hasil identifikasi bakal calon (bacaleg) yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Sebanyak 199 bacaleg diketahui pernah terjerat kasus tersebut. Kesemuanya tersebar di 11 provinsi, 93 kabupaten, dan 12 kota di Indonesia.

Khusus di Kaltim, bacaleg teridentifikasi pernah menjadi narapidana (napi) kasus korupsi. Di antaranya sebanyak empat orang maju sebagai bacaleg di Kutai Kartanegara (Kukar) dan dua orang lainnya maju bacaleg di Kutai Barat (Kubar).

Para bacaleg itu meliputi di Kukar ada Rachmad Santoso dan Ishack Iskandar dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Mahdalena dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Sudarto dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Kemudian di Kubar terdapat Stepanus Ujung dari Partai Demokrat dan Sadikin dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Menanggapi rilis data tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Rudiansyah mengatakan, pihaknya tidak memberikan toleransi pada bacaleg yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi.

“Karena itu sudah diatur dan menjadi syarat bagi caleg. Apalagi sekarang syarat itu belum ada perubahan. Jadi yang bersangkutan dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat, Red.). Partai harus ganti. Kalau tidak diganti partai yang rugi. Hilang bacalegnya. Maka berkurang jumlahnya,”  tegas Rudiansyah, Kamis (26/7) kemarin.

Dia mengaku, data yang dirilis Bawaslu berdasarkan pada rekomendasi dari KPU Kaltim dan KPU kabupaten/kota. Dasarnya, proses verifikasi yang dilakukan penyelenggara pemilu sebelum masa perbaikan dokumen bacaleg.

“Bahkan di KPU RI itu sudah ada yang ditolak jadi caleg. Karena sudah diketahui lebih dulu lewat verifikasi dokumen dan data sebelumnya. Di tingkat KPU Kaltim, kalau sudah ada datanya, tidak ada lagi toleransi,” terang Rudiansyah.

Bagikan berita ini!
  • 1
    Share