oleh

Jualan di Trotoar, Siap-Siap Ditindak Satpol PP Bisa Dipidana, Jika Masih Nekat Berdagang

SANGATTA – Pedagang Kaki Lima (PKL) dan toko-toko pinggir jalan di Kutim kerap menggelar dagangannya di trotoar. Bahkan hampir di sepanjang jalan kota Sangatta, terlebih di Jalan Yos Sudarso. Aktifitas dapat mengganggu para pejalan kaki.

Kepala Satpol PP Kutim M Arif Yulianto mengatakan, pedagang yang melanggar sudah ditegur. Akan tetapi, jika berkali-kali diberi peringatan namun tak mengindahkan peraturan, maka siap -siap ditindak tegas.

“Sudah kami beri pengertian dengan kegiatan persuasif dan humanis kemarin,” ujar  Arif.

Arif membenarkan, jika cukup  banyak pedagang yang berjualan di atas trotoar. Semua pedagang di data. Data ini yang nantinya menjadi pegangan. Jika masih ditemukan orang yang sama, terpaksa akan ditindak.

“Saya keliling. Langsung ambil gambar sebagai bukti. Dalam waktu dekat akan kami lakukan penindakan. Bisa gabungan dengan Instansi lain seperti dishub dan polisi,” katanya.

Bupati Kutim, Ismunandar juga memerintahkan Satpol bertindak. Jangan sampai keberadaan mereka meresahkan.  Salah satunya bagi pengguna jalan dan trotoar.

“Kami minta Satpol tertibkan. Akan tetapi dengan cara yang baik. Karena lebih diutamakan pendekatan ketimbang penindakan,” katanya.

Sebelumnya,  warga Kutim resah atas maraknya  pedagang di atas trotoar. Ridwan salah satunya.

“Pedagang di atas trotoar sangat meresahkan. Kami meminta kepada bupati agar berkoordinasi dengan aparat berwenang untuk menertibkan,” harapnya.

Di kesempatan berbeda, Kepala Bagian Hukum Setkab Waluyo melalui Kasubag Perundang-undangan Januar Bayu Irawan menjelaskan, trotoar satu rangkaian dengan jalan. Otomatis peraturan mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ).

“Sudah jelas sanksinya. Tapi diutamakan upaya preventif sebagai bentuk pengayoman dari pemerintah kepada masyarakat,” katanya.

Namun, tidak pula membiarkan hak dan kewajiban antar masyarakat bertabrakan.

“Diingatkan, disurati, setelahnya baru ditindak. Sehingga kewajiban dan hak tidak bertabrakan. Yakni antara hak pengguna jalan kaki dengan masyarakat yang berjualan,” tuturnya.(dy)

Bagikan berita ini!
  • 10
    Shares