oleh

Tahun Perdana, Isran Tak Ingin Urus APBD  Akan Lakukan Evaluasi Menyeluruh di Pemerintahan

SAMARINDA – Gubernur Kaltim terpilih Isran Noor sudah mulai membuat ancang-ancang pelaksanaan roda pemerintahan selama masa kepemimpinannya bersama Hadi Mulyadi. Khusus di 2019, mantan Bupati Kutai Timur (Kutim) itu tak ingin mengurus pembahasan APBD untuk pelaksanaan visi, misi, dan programnya.

Pasalnya di tahun pertama memimpin Kaltim, Isran ingin memulainya dengan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh permasalahan yang ada di Benua Etam. Kemudian setelah evaluasi, dirinya ingin membuat perencanaan yang tepat dan terukur untuk pelaksanaan roda pemerintahan di tahun-tahun berikutnya.

“Yang harus dievaluasi dan direncanakan itu apa saja dampak negatif dan positif setiap program untuk lima tahun yang akan datang. Jadi 2019, saya tidak mau urus dulu soal APBD,” ucapnya belum lama ini.

Salah satu aturan yang ingin dievaluasinya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kata dia, undang-undang tersebut telah membawa kerugian bagi daerah.

Sebab, usai penerapan undang-undang yang dirancang setelah masa reformasi itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah, sosial politik, dan peningkatan ekonomi mengalami stagnasi atau jalan di tempat. “Ini yang mau kami perbaiki. Kami Sudah siap dengan konsep itu. Dan nanti kami akan bahas bersama dengan tim ahli,” jelas Isran.

Proses eveluasi undang-undang tersebut, lanjut Isran, akan melibatkan para ahli yang berasal dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Universitas Widyagama, dan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

“Banyak ahli yang kita miliki. Banyak ahli yang kita punya. Kalau itu juga masih kurang, kita undang para ahli di negara ini, di berbagai perguruan tinggi yang ada di Republik Indonesia,” terangnya.

Karena itu dalam proses perencanaan, evaluasi undang-undang, penyusunan program, dan pelaksanaan visi misi, Isran akan melibatkan banyak pihak. Dengan cara itu, diharapkan pemerintah pusat memiliki kesamaan pandangan untuk perubahan undang-undang 23/2014 tersebut.

Bagikan berita ini!
  • 10
    Shares
loading...