oleh

Soal Aturan Baru, BPJS Telah Melangkahi Presiden

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) membahas aturan baru yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Hasilnya, DJSN merekomendasikan Peraturan Direktur Pelayanan Kesehatan (Perdiyan) BPJS Kesehatan No 2, 3, dan 5 Tahun 2018 dicabut.

Ketua DJSN Sigit Priohutomo mengatakan, tidak ada toleransi terhadap aturan BPJS Kesehatan yang merugikan pasien. “Penyusunan dan penetapan tiga peraturan direktur tersebut tidak didahului dengan kajian yang dikonsultasikan ke DJSN dan para pemangku kepentingan,” kata Sigit kemarin.

Dia menilai BPJS Kesehatan telah melangkahi presiden. Sebab, manfaat jaminan kesehatan nasional diatur dalam perpres. “Peraturan tersebut dikeluarkan tidak mengikuti tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Menurut Sigit, DJSN akan memberikan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Dia tidak memungkiri bahwa salah satu penyebab BPJS Kesehatan mengeluarkan kebijakan itu adalah menutupi kebocoran pembiayaan.

Sigit menambahkan, ada tiga cara yang dapat ditempuh dalam menutup defisit. Yakni, meningkatkan iuran, mengurangi pelayanan, dan menambah suntikan dana dari pemerintah. “Kami akan membuat surat rekomendasi kepada presiden untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pelaksanaan JKN,” kata Sigit.

Polemik muncul setelah BPJS Kesehatan mengeluarkan tiga peraturan tentang pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Aturan baru itu dinilai menyusahkan banyak pasien. Misalnya, dalam pelayanan rehabilitasi medik, fisioterapi dibatasi hanya dua kali dalam sepekan. Selain itu, rumah sakit yang tidak memiliki dokter spesialis rehabilitasi medik tidak bisa mengajukan klaim pembiayaan fisioterapi kepada BPJS Kesehatan.

Imbas dari peraturan itu, ratusan rumah sakit menghentikan pelayanan rehabilitasi medik bagi pasien BPJS. Selain itu, Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) mengeluarkan instruksi kepada anggotanya untuk sementara waktu menghentikan pelayanan fisioterapi kepada pasien BPJS, baik yang melalui dokter spesialis maupun tidak.

Bagikan berita ini!
  • 1
    Share