Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Samarinda

PGRI Soroti Kesejahteraan Guru Honorer Anggap Masalah Gaji Belum Sesuai Kebutuhan

Published

on

Dibaca normal 2 menit

SAMARINDA – Meningkatkan mutu dan kualitas kesejahteraan guru masih menjadi masalah yang terus disuarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim. Pasalnya, seperti halnya upah atau gaji guru di tanah Benua Etam dirasakan belum sesuai dengan standar kebutuhan yang seharusnya.

Ketua PGRI Kaltim, Musyahrim menuturkan, saat ini masih banyak tenaga honorer guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun di daerah pelosok, namun tak kunjung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami ingin para guru tenaga honorer bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Terutama mereka yang telah lama mengabdikan diri dapat diusulkan diangkat sebagai PNS,” kata Musyahrim, Sabtu (28/7) lalu.

Karenanya, Musyahrim mendorong pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 benar-benar dapat diterapkan tanpa ada hambatan. Pasalnya, yang terjadi selama ini, ada perbedaan regulasi dari pusat ke daerah-daerah.

“Dalam UU tersebut hanya menyebut guru, tidak ada perbedaan antara guru di pemprov dan pemkot. Namun, aplikasinya ada perbedaan dalam masalah insentif yang mana guru SMA/SMK memiliki insentif Rp 1,6 juta. Sedangkan insentif guru SD berbeda-beda, dari Rp 300 ribu hingga Rp 700 ribu,” ungkapnya.

Musyahrim memandang, kesenjangan penghasilan antar tenaga pendidikan di daerah masih sangat jomplang. Hal tersebut berdampak pada tingkat kesejahteraan yang dimiliki para tenaga pendidik. Terutama para guru honorer.

“Dengan kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ada, kami berharap teman-teman guru honorer jangan tesnya disamakan dengan guru-guru umum. Kalau disamakan, khawatirnya yang baru lulus kuliah menjadi PNS, sedangkan guru yang sudah lama mengabdi justru tidak lulus,” tuturnya.

Menurut Musyahrim, yang penting dipertimbangkan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat yakni pengabdian yang telah dilakukan para guru honorer. Seperti di Kaltim, tidak sedikit guru yang telah mengabdikan dirinya hingga 15 tahun, namun belum diangkat sebagai PNS.

Sebelumnya1 dari 2 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments