oleh

Neni: Perda Ini Akan Memudahkan Masyarakat  Tiga Perda Kota Bontang Disahkan 

BONTANG- Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui Rapat Paripurna ke-7  Masa Sidang III DPRD Kota Bontang, Selasa (31/7). Adapun tiga Perda yang disahkan yaitu, Perda Perubahan Kedua atas Perda Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perubahan atas Perda Nomor 23 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Perda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Prosesi penandatanganan berita acara berlangsung di Auditorium Kantor Sekretariat Daerah Kota Bontang, Kelurahan Bontang Lestari. Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni dan Ketua DPRD Kota Bontang, Nursalam.

Turut hadir menyaksikan, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang beserta anggota, Forkopimda, perusahaan, perwakilan perbankan dan Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang.

Di awal sambutannya, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan terima kasih kepada DPRD Bontang atas perhatian, kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan kearifannya dalam membahas dan merumuskan serta menyetujui Raperda yang disampaikan oleh Pemkot Bontang. Ia mengungkap pengesahan ketiga Perda ini akan memberikan banyak dampak positif dan kemudahan bagi masyarakat Kota Taman. Hal ini ia jelaskan saat menyampaikan pendapat akhirnya, siang itu.

“Di dalam instruksi Wali Kota Bontang Nomor 188/5/45/395/DPMTKPTSP tentang Penghentian Pelayanan Izin Gangguan, Wali Kota memerintahkan Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) untuk melaksanakan penghentian terhadap pelayanan permohonan Izin Gangguan serta pemungutan retribusi Izin Gangguan di Kota Bontang. Penghentian ini juga berlaku terhadap perizinan lainnya yang mempersyaratkan Izin Gangguan,” jelas Neni dalam pendapat akhirnya.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pasal 28 ayat 1, perubahan kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat pelaku usaha dan menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan proses berusaha.

Bagikan berita ini!
  • 1
    Share
loading...