Banjir Gara-Gara Hutan Gundul
“Perlu dibangun Bendungan Suka Rahmat. Jika itu (bendungan, Red.) terealisasi, 80 persen banjir Bontang terselesaikan,”
DR Tamrin Pakar Drainase Universitas Mulawarman (Unmul)
BONTANG – Penguraian benang kusut penyebab banjir di Bontang telah dilakukan oleh pakar drainase dari Universitas Mulawarman (Unmul), DR Tamrin. Menurutnya, banjir yang kerap terjadi di Bontang diakibatkan gundulnya tanaman di area dataran tinggi, tepatnya di daerah Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini diperparah dengan kondisi pasang air laut. Ditambah pula drainase yang berada di tengah kota yang belum optimal.
“Karena hutan gundul, air jadi mengalir dengan bebas menuju Bontang,” kata Tamrin saat menghadiri rapat kerja panitia khusus (Pansus) banjir DPRD dengan anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan V Bontang-Berau-Kutim, di Auditorium Taman 3 Dimensi, Senin (30/7) lalu.
Mengingat lokasi penyebab banjir merupakan bagian hulu, maka diperlukan percepatan pembangunan Bendungan Suka Rahmat. Bendungan ini berfungsi untuk menampung debit air di bagian awal. Tamrin mengklaim pembangunan bendungan ini pun dapat mengganti hutan daerah resapan air yang telah gundul.
Penanganan ini masuk dalam tahapan makro yang tentunya menyedot anggaran berjumlah besar. Namun jika ini dilakukan maka 80 persen banjir Bontang dapat teratasi. “Secara umum perlu dibangun Bendungan Suka Rahmat. Jika itu (bendungan, Red.) terealisasi, 80 persen banjir Bontang terselesaikan,” ungkapnya.
Di sisi lain, optimalisasi Waduk Kanaan juga mempunyai peran penting. Nantinya limpahan air dari bendungan dapat tertampung di waduk tersebut. Dengan luasan area sekitar 8 hektare, Tamrin berujar danau ini hanya mampu menampung curah hujan selama 4 hingga 5 jam saja.
Dikatakannya, perlu penambahan luasan waduk. Namun hal itu cukup sulit terwujud karena status lahan saat ini berupa hutan lindung. “Pasti butuh waktu sekitar 5 tahun untuk mengubah status lahan,” ujarnya.
Tamrin pun menyorot perihal tata guna lahan. Berdasarkan kajiannya, Pemkot Bontang saat melakukan perencanaan menyesuaikan dengan jumlah penduduk. Padahal harusnya pemerintah daerah memprediksi jumlah penduduk yang bakal mendiami wilayah tersebut.
“Tata guna lahan di Bontang ini salah. Pemerintah harus tegas mengubah daerah resapan air untuk dikembalikan sesuai fungsinya. Kalau ada orang membangun di zona aliran air jangan diberi air, listrik, dan jalan,” tuturnya.
Tak hanya itu, saluran drainase juga menjadi perhatiannya. Pasalnya lebar drainase di Bontang hanya 6 meter. Ia mencontohkan Kota Makassar membutuhkan lebar 15-20 meter untuk menangani banjir. “Drainase di Bontang tidak lebar. Oleh karena itu perlu pengerukan kembali serta pembuatan polder di beberapa tempat,” pungkasnya. (ak)
