Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Sangatta

Dinkes Yakin Vaksin MR Tak Ada Unsur Haram Benarkan Belum Miliki Sertifikasi Halal MUI, Sudah Diuji Spot Test

Published

on

Dibaca normal 1 menit

SANGATTA – Dinas Kesehatan Kutim pastikan vaksin rubella atau MR (measles-rubella) bukan terbuat dari bahan-bahan yang dinyatakan haram, misalnya mengandung unsur babi seperti yang dikhawatirkan banyak orang.

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Yuwana Sri K, menegaskan, vaksin tersebut dipastikan aman dan bisa dimanfaatkan untuk imunisasi campak rubella pada anak-anak.

Saat ditanya perihal kandungan babi yang menjadi rumor di masyarakat, dirinya memberikan laporan uji laboratorium dengan hasil yang dinyatakan negatif.

“Saat ini banyak sekali ‘broadcast‘ anti vaksin yang beredar. Tujuannya jelas menggagalkan program ini. Pada akhirnya adalah memecah belah umat beragama,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (2/8).

Dia mengajak masyarakat Kutim agar tidak mudah terprovokasi dengan isu yang tidak jelas asal-usulnya. Pihaknya mengaku hanya menginginkan kesehatan warga menjadi prioritas.

“Banyak yang ingin dibagikan, tapi tidak perlu berdebat, silahkan dicerna saja. Tugas utama kita yaitu menyadarkan mereka,” pungkasnya.

Wanita yang berprofesi sebagai dokter ini membenarkan, bahwa vaksin MR memang belum memiliki sertifikat halal MUI, namun telah diuji dengan cara spot test. Menurutnya selama tidak ada bukti haram, berarti hal itu masih dikategorikan halal.

“Semua benda dianggap halal sampai ada bukti bahwa dia haram. Kalau pada vaksin MR tidak ketemu buktinya, ya artinya halal,” tuturnya.

Di tempat berbeda, Ketua MUI Kutim, Adam memberi tanggapan saat ditanya perihal kepastian halal vaksin MR. Dirinya mengaku tidak mengetahui lebih mendalam perihal vaksin kali ini. Namun jika imunisasi yang digalakkan tahun lalu, ia menyatakan tidak haram. Menurutnya jika pemerintah sudah menjalankan, kemungkinan besar sudah dipastikan keamanan kandungannya.

“Saya kurang paham, hanya saja apa yang dicanangkan pemerintah biasanya sudah berkoordinasi dengan MUI, kemudian hal seperti itu tidak dinyatakan haram,” katanya. (*/la)

Sebelumnya1 dari 2 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments