Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Samarinda

Evaluasi MYC, Dewan Terjunkan Enam Ahli  Pansus Bakal Buat Laporan Perkembangan Proyek 

Published

on

Dibaca normal 2 menit

SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 telah melibatkan enam orang ahli untuk meneliti perkembangan pengerjaan multiyears contract (MYC). Hal itu dilakukan untuk membuat laporan demi kelanjutan pengerjaan proyek tahun jamak itu.

Selain itu, tujuan pelibatan ahli itu untuk menelusuri kesesuaian target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan progres pengerjaan proyek. Temuan di lapangan menunjukkan, masih terdapat kekurangan dalam pengerjaan proyek yang digagas Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tersebut.

Ketua LKPj APBD 2017 Sapto Setyo Pramono menyebut, para ahli yang dilibatkan meliputi ahli tanah, bangunan, jembatan, hidrologi, dan pemetaan. Sejumlah ahli independen tersebut berasal salah satu perguruan tinggi di Kaltim.

“Mereka bekerja sesuai data di lapangan. Mereka semua ahli yang dibutuhkan. Meskipun ahlinya beda-beda, nanti akan disinkronkan saat bekerja. Jadi saling berkaitan antar satu dengan lain. Karena masalah ini harus diserahkan pada ahlinya,” tutur Sapto, belum lama ini.

Meski demikian, para anggota pansus juga ikut melakukan kunjungan dan evaluasi di lokasi MYC. Sebelum itu, pihaknya telah meninjau lokasi proyek. Bahkan Sapto beserta timnya melihat langsung proyek di Maloy Kutai Timur.

“Kami telah melihat langsung Jembatan Mahakam IV, APT Pranoto, Tol Balikpapan-Samarinda, dan semua proyek MYC. Satu minggu sebelum final untuk pembuatan laporan, nanti kami tinjau lagi,” tuturnya.

Dia menilai, pengerjaan jalan Tol Balikpapan-Samarinda masih belum sesuai target yang telah ditentukan Pemprov Kaltim. Karena itu, pihaknya menginginkan pemerintah transparan menyampaikan laporan progres pengerjaan proyek tersebut.

“Yang jelas kami lihat, tol ada beberapa yang masih belum terlihat titik terang seperti yang kami harapkan. Jadi laporan nanti harus transparan. Karena ini menyangkut penggunaan anggaran,” ujarnya.

Sebelumnya1 dari 2 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca