Neni Harap Angka KDRT Turun 

BONTANG – Melalui Program Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa), Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengharapkan bisa menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Bontang. Sehingga, seluruh masyarakat Bontang diminta berpartisipasi dalam melindungi perempuan dan anak yang rawan terkena KDRT.

“Membangun kecerdasan anak-anak itu bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga butuh kecerdasan spiritual agar bisa seimbang,” jelas Neni dalam sambutannya di BPU Kecamatan Bontang Utara, Selasa (7/8) kemarin.

Atas dasar itu, Pemkot Bontang kata Neni sudah berupaya untuk menaikkan insentif  kepada para guru ngaji atau penggiat agama di Bontang. Dijelaskan guru ngaji diberi insentif Rp 750 ribu dan Ketua RT Rp 1 juta. Harapannya, ketika satu wilayah tersebut ada permasalahan, maka para ustaz/ustazah bisa menanganinya. “Kita berkomitmen bahwa para guru ngaji ini bisa membantu pemerintah, masa jika ada anak ngelem mereka biarkan, tentu sudah tugas di wilayahnya untuk menindaklanjutinya,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan rumah singgah, agar bagaimana angka KDRT bisa menurun di Bontang. Di sisi lain, rumah singgah juga bisa digunakan bagi masyarakat yang bermasalah sosial. “Mereka yang bermasalah kami beri pelatihan, kami bimbing, dan kami pulangkan ke tempat asalnya sejak dulu sebelum ada rumah singgah Pelangi,” terangnya.

Dari upaya-upaya itu, Neni bersyukur, Kota Bontang berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Tidak seperti di kota lainnya, yang di pinggir jalannya banyak pengemis. “Oleh karena itu, semua ini membutuhkan partisipasi aktif dari ibu-ibu atau komunitas yang punya jiwa sosial bagus,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M) Bontang, Abdu Safa Muha mengatakan Puspa ini diharapkan para pesertanya bisa memahami terkait implementasi perempuan yang diberdayakan. “Termasuk dengan anak-anak bagaimana hak-haknya bisa dipenuhi, karena disadari bahwa pemenuhan hak-hak anak dan perempuan masih jauh,” terangnya.