oleh

Anggaran Dibahas Tertutup Penyebab Korupsi 

BREAKER: “Tata kelola anggaran secara tertutup pula, pintu masuk korupsi dan politik transaksional akan terbuka. Ini kan bukan sedang membahas keuangan pribadi. Tapi membahas uang rakyat”. Herdiansyah Hamzah (Pengamat Hukum dan Politik Unmul Samarinda)

SAMARINDA – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dinilai selalu dilakukan secara tertutup. Akses masyarakat dan media massa untuk mendapat informasi sangat terbatas. Pola lama itu terpelihara karena diduga sengaja disemai Sekretariat Dewan (Setwan). Hal itu juga tercermin saat pembahasan APBD Perubahan Kaltim 2018, Selasa (7/8) kemarin.

Bersama awak media lainnya, Metro Samarinda menghadiri rapat pembahasan APBD Perubahan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim sekira pukul 10.30 Wita. Di depan pintu ruangan rapat di lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim tersebut dijaga oleh dua orang.

Para awak media menanyakan perihal boleh atau tidaknya media massa ikut serta memantau pelaksanaan rapat anggaran tersebut. Kedua orang yang diketahui mahasiswa yang sedang bertugas di gedung Karang Paci itu justru tidak mengetahuinya.

Tidak berselang lama, keduanya menanyakan pada staf Bagian Persidangan Setwan. Seorang perempuan paruh baya yang mengenakan jilbab berujar, media tidak boleh memantau. Hal itu atas perintah Sekretaris Dewan (Sekwan), Muhammad Ramadhan.

“Rapatnya tertutup ya, Mas. Silakan tunggu di luar saja. Nanti kalau sudah selesai, tanya saja sama anggota,” imbuhnya.

Dikonfirmasi, Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Syahrun menyebut rapat tersebut terbuka untuk umum. Dasarnya saat pembukaan rapat, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu sempat menyebutkan media massa.

“Namanya rapat di DPRD ini, semuanya terbuka. Tidak ada yang tertutup. Kalau tertutup ya, rekan-rekan media kan tidak hadir. Kalau ada yang menyebut tertutup, itu keliru. Maaf ya. Jadi tolong jangan dipermasalahkan,” harap Syahrun.

Bagikan berita ini!
  • 2
    Shares