oleh

Tidak Terlibat Parpol, Kepala Daerah Dilarang Kampanye Jelang Pemilihan Legislatif dan Presiden 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, juga mengatur keterlibatan kepala daerah dalam proses kampanye.

Jika ada yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenai sanksi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panwaslu Kutim, Andi Yusri. Ia mengungkapkan, bahwa batasan-batasan penyelenggara kampanye telah diatur hingga sanksinya.

Tak hanya terfokus pada penyelenggara, di dalamnya juga mengatur mengenai keterlibatan kepala daerah yang akan mengkampanyekan calegnya.

“Kepala daerah diperbolehkan saja kalau mau ikut kampanye, tapi ada syaratnya. Mereka harus terlibat atau memang pengurus inti partai politik,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (9/8).

Bukan tak beralasan, bahwa hal ini sudah jelas mengacu pada PKPU Nomor 23 tahun 2018, Tentang Kampanye Pemilu. Dimana pasal 75 ayat satu yang berbunyi menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat satu dikenai sanksi berupa larangan mengikuti atau menghadiri kegiatan kampanye.

Hal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus bagi panwaslu, pasalnya sebagai pengawas pemilu langkah pencegahan dilakukan oleh pihaknya semaksimal mungkin.

“Kami sudah mengetahui sejumlah kepala daerah yang menjadi pengurus partai. Maka dari itu, yang akan lebih diperhatikan mereka yang tidak ada kaitannya dengan parpol,” pungkasnya.

Dia berharap seluruh pimpinan daerah dapat menggunakan haknya sesuai pada jalurnya. (*/la)

Bagikan berita ini!
  • 1
    Share