oleh

Status TMS Puji Disebut Miskomunikasi  Demokrat Segera Berikan Klarifikasi ke KPU 

SAMARINDA – Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim yang mengakibatkan “terganggunya” pencalonan Puji Setyowati sebagai calon legislatif membuat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kaltim, Syaharie Jaang angkat bicara.

Menurutnya, masalah tersebut muncul karena terdapat miskomunikasi antara KPU dan liaison officer (LO) partai berlambang merci tersebut. Pasalnya, Puji telah mengajukan pengunduran diri ke Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) sejak 2 Juli 2018.

“Pengajuan pengunduran diri ini kan diajukan ke Politeknik. Sedangkan ke KPU cuman membawa surat keterangannya. Setelah itu kami kurang mengecek kembali. Karena yang dimaksud dalam peraturan itu ialah pengunduran dirinya masuk di KPU,” tutur Jaang, Senin (13/8) kemarin.

Karena itu, Jaang akan segera mengklarifikasi permasalahan tersebut pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim. “Kami percaya KPU dan Bawaslu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Karena verifikasi di KPU itu awalnya memenuhi syarat,” terangnya.

Puji juga ikut merespons masalah tersebut. Dirinya akan mengikuti proses sesuai tahapan yang ada di penyelenggara pemilu. Dia membenarkan bahwa dirinya sudah mundur sejak 2 Juli 2018. Bahkan pihak partai telah menyerahkan berkas sesuai syarat yang ditentukan KPU.

“Apa yang diminta itu sudah kami ajukan di KPU. Termasuk pensiun atau mundur dari status PNS (Pegawai Negeri Sipil),” katanya.

Sebelumnya, Puji sempat mengajukan surat pensiun dini. Namun tidak diperbolehkan. Karena tidak memenuhi syarat. Sehingga dirinya mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

“Berkas itu sudah saya lampirkan waktu masa perbaikan. Tetapi enggak apa-apa. Apapun keputusannya, semuanya ikhtiar saja,” kata Puji yang mengaku baru saja pulang dari luar kota.

Soal pengajuan sengketa di Bawaslu, dirinya menyerahkan sepenuhnya pada Pengurus DPD Partai Demokrat Kaltim. Karenanya, dia akan menjalankan tahapan sesuai prosedur yang barlaku. “Yang mengajukan itu DPD. Apa yang diminta kami penuhi. Kami tunggu sesuai aturan partai dan aturan Bawaslu,” tutupnya.

Bagikan berita ini!
  • 1
    Share