oleh

Peringatan Kemerdekaan di Tengah Himpitan Tambang  Masyarakat Tuntut Pemerintah Tak Tebang Pilih dalam Penegakan Izin Lingkungan 

SAMARINDA – Bagi masyarakat yang hidup berdekatan dengan tambang batu bara, makna peringatan hari kemerdekaan cukup sederhana, yakni pemerintah dapat mengembalikan hak hidup mereka di lingkungan yang bersih dan nyaman. Begitu pula yang diharapkan warga RT 24, Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Demi memperingati hari kemerdekaan RI ketujuh puluh tiga, ratusan warga setempat, Jumat (17/8) kemarin, memperingati hari kemerdekaan di lokasi penambangan batu bara yang dikuasai CV Sangasanga Perkasa (SSP).

Sejak pagi, peserta upacara sudah berdatangan di lokasi tambang. Mereka rela meninggalkan pekerjaan di perusahaan, pasar, dan kegiatan harian yang biasanya dilakoni di kelurahan yang dikelilingi tambang batu bara itu.

Para ibu-ibu membawa bayi dan anak-anak mereka. Kaum hawa itu insaf bahwa harapan hidupnya selama ini terancam di tengah arus pengepungan yang dilakukan tambang batu bara. Bukan tanpa alasan, sebab bertahun-tahun mereka kerap kesulitan mendapatkan air bersih, saban tahun kebanjiran, dan lingkungan yang disertai polusi.

UPACARA: Warga Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kukar mengelar upacara memperingati kemerdekaan Indonesia di tengah kepungan tambang batu bara.(ISTIMEWA)

Lalu warga dengan penuh kesadaran mengikuti kegiatan tahunan tersebut. Mereka meninggalkan semua pekerjaan harian mereka. “Mereka yang bekerja di perusahaan mengajukan izin. Sedangkan yang biasa berjualan di pasar, memutuskan untuk libur,” kata koordinator upacara, Muhammad Zainuri.

Upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia, kata Zainuri, di areal tambang sebagai sinyal dan pesan tidak langsung pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bahwa selama ini sudah terjadi kerusakan lingkungan yang parah, di balik aktivitas tambang emas hitam yang dilakukan CV SSP.

“Meski Indonesia sudah merdeka, tetapi warga RT 24 merasa masih terjajah oleh pemodal. Sebab pemerintah lebih memihak kepada pemilik modal ketimbang jerit ketakutan warga RT 24 terhadap bahaya kerusakan lingkungan akibat tambang yang semena-mena,” tegasnya.

Bagikan berita ini!
  • 5
    Shares