Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Advertorial

Segera Laporkan TKA dan TK Organik! Wawali Ultimatum Perusahaan Pekerja Proyek PLTU 2x100 MW

Published

on

Dibaca normal 3 menit

BONTANG – Masyarakat Bontang yang tergabung dalam Aliansi Kaltim Bersatu (Alkab) kembali melayangkan protes kepada seluruh Perusahaan yang mengerjakan Proyek Pembangunan PLTU 2 x 100 MW,  di Teluk Kedere, Kelurahan Bontang Lestari. Adapun protes yang disampaikan terkait  masih banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dan tenaga kerja organik, yang bekerja dan pengupahan pada proyek tersebut.

Menanggapi hal tersebut Pemkot Bontang melaui Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) melakukan gerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi untuk membahas tuntutan masyarakat melalui ALKAB di Ruang Rapat DPMTKPTSP, Jalan Awang Long, Kelurahan  Bontang Baru,  Rabu (29/8) kemarin.

Meskipun diwarnai dengan ketegangan dan adu argumen antara perwakilan perusahaan dengan anggota ALKAB, akan tetapi rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase yang juga dihadiri Kepala Dinas DPMTKPTSP Kota Bontang Puguh Harjanto, Kasi Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltim Sri Mulyani, Unsur Forkopimda, berikut perwakilan seluruh perusahaan pada pembangunan PLTU, serta Ketua Dewan Pembina Herman Saribanong, serta seluruh jajaran pengurus Alkab Bontang ini tetap berjalan tertib dan terkendali.

Dalam Rapat tersebut Basri Rase menyampaikan rasa kecewanya, karena kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh pihak perusahaan dan ALKAB serta Pemkot Bontang, telah dilanggar atau pun tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan yang beraktifitas di pembangunan PLTU Teluk Kedere, khususnya terkait penggunaan TKA, organik, dan juga mengenai masalah pengupahan.

“Saya mau nanya ke perusahaan, apakah kesepakatan yang telah di tandatangani pada beberapa waktu lalu telah dilaksanakan dengan baik? karena  saat ini saya masih mendengar ada perusahaan yang masih mendatangkan TKA dan tenaga kerja organiknya  tidak melalu prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan ada yang merekrut tanpa lapor pada pemerintah dalam hal ini DPMTKPTSP. Untuk itu melalui rapat ini saya minta perusahaan yang mengerjakan PLTU, memaparkan data tenaga kerja yang digunakan secara jujur,” tegas Basri Rase.

Sebelumnya1 dari 2 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments