oleh

MUI Keluarkan Izin Vaksin MR Tetap Berjalan  Hanya saat Darurat, hingga Ditemui Vaksin Halal 

SANGATTA – Segala kerisauan yang dialami sejumlah masyarakat Kutim saat anaknya akan divaksin Measles dan Rubella, yang sempat menjadi perbincangan  hangat, akhirnya terjawab sudah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa, vaksin tersebut boleh dilaksanakan, termasuk di Kutim.

Dalam surat Keputusan yang dikeluarkan oleh MUI itu, menyatakan masyarakat  diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Hal itu tertuang pada Surat Keputusan MUI Nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) untuk imunisasi.

Kepala MUI Kutim, Adam menyatakan, vaksinasi sah saja dilakukan, sesuai dengan keputusan yang berlaku. “Karena belum ada yang halal, MUI memberikan izin tetap menjalankan sampai temukan vaksin yang halal,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (30/8).

Sebelumnya banyak masyarakat yang menolak lantaran disebut-sebut vaksin tersebut mengandung unsur babi, kini masyarakat sudah diperbolehkan untuk melakukan imunisasi.

“Bagi yang mau vaksin silahkan, dan kalaupun enggan, ya tidak apa-apa. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” tuturnya. (*/la)

Putusan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat:

Pertama: Ketentuan dan hukum

  1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.
  2. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram

karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi.

  1. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada dan saat ini, dibolehkan (mubah) karena:
  2. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah).
  3. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci.
  4. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang

bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

  1. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua: Rekomendasi

  1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk

kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

  1. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
  3. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.
Bagikan berita ini!
  • 8
    Shares