oleh

Disbun Dorong Petani Jalin Kemitraan  Untuk Permudah Penjualan dan Jaga Harga Kelapa Sawit 

SAMARINDA – Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim menilai para petani kelapa sawit perlu membangun kemitraan dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Langkah ini guna memudahkan proses jual beli Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

Disbun melihat, permasalahan pekebun kelapa sawit di Kaltim yang belum sepenuhnya bisa diurai yakni, minimnya kemitraan yang terbangun antara petani dan PKS. Padahal kemitraan sendiri dirasakan cukup penting untuk memudahkan petani memasarkan TBS kelapa sawit yang mereka miliki.

Di sisi lain, lewat kemitraan, harga jual TBS kelapa sawit milik petani juga akan terjaga. Pasalnya, ketiadaan mitra yang terbangun dengan perusahaan, terkadang membuat harga jual TBS kelapa sawit milik masyarakat tidak terkontrol dengan baik.

“Banyak pekebun kita belum bermitra dengan PKS. Padahal, komoditi mereka mudah dibeli jika sudah bermitra,” kata Kepala Disbun Kaltim Ujang Rachmad belum lama ini.

Diakuinya, pabrik dalam membeli sawit pekebun lebih mengutamakan kualitas TBS, sehingga dianggap masih menyulitkan jual beli pekebun dengan pabrik. Walaupun saat ini sudah ada ketetapan harga oleh tim harga TBS, namun harga di lapangan yang berlaku bagi petani pekebun dengan perusahaan sesuai kemitraan.

Ujang mengakui pemerintah prihatin dengan kondisi pekebun yang hasil kebunnya dibeli perusahaan masih rendah bahkan jauh dari harga ketetapan tim. Selain itu, permasalahan yang terjadi di lapangan banyak tengkulak yang membeli TBS pekebun sehingga harga tengkulaklah yang berlaku yang dibeli pabrik.

“Yang demikian ini sebenarnya yang ingin kami hindari. Makanya, kami ingin para pekebun kelapa sawit bisa membangun kemitraan langsung dengan PKS, supaya harga TBS kelapa sawit petani bisa diharga sebagaimana mestinya,” tuturnya.

Sebagai solusi, Ujang mengaku, ke depan mekanisme pembelian akan dikoordinasikan oleh instansi terkait dan intensif melakukan pengawasan guna memastikan berjalannya kesepakatan. Sementara itu, untuk jangka panjang akan dilakukan kemitraan sistem zonasi antara petani dan PKS yang difasilitasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pertanian.

Bagikan berita ini!
  • 5
    Shares