Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

HEADLINE

Dewan Setuju Proyek Masjid Kinibalu Disetop  Belum Ada IMB, Ingatkan Wali Kota untuk Taat Aturan 

Published

on

Dibaca normal 2 menit

SAMARINDA – Beragam usaha yang dilakukan warga Kelurahan Jawa dan Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, akhirnya menuai hasil. Dalam rapat dengar pendapat atau hearing yang diadakan di DPRD Kaltim, Senin (10/9) kemarin, pimpinan dewan menyetujui penyetopan proyek masjid di Lapangan Kinibalu.

Persetujuan tersebut merujuk pada beberapa fakta yang dikemukakan warga, lurah, camat, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda. Camat Samarinda Ulu, Muhammad Fahmi menuturkan, pihaknya tidak pernah memberikan persetujuan untuk penerbitan izin proyek masjid di Lapangan Kinibalu.

“Kami dari lurah dan camat tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun untuk pembangunan masjid itu. Kami sebagai lurah dan camat ini taat pada pimpinan kami, wali kota,” kata Fahmi.

Selain itu, tidak ditekennya rekomendasi tersebut karena camat dan lurah setempat merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pihaknya tidak berani menyetujui proyek senilai Rp 64 miliar itu.

“Jadi kami tidak setujui itu. Sedangkan penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan, Red.), kami tidak ada keterkaitannya dengan itu,” ungkapnya.

Setali tiga uang, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Samarinda, Tejo Sutarnoto mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima rekomendasi dari FKUB. Pemkot pernah menggali musahab belum terbitnya rekomendasi tersebut. Kesimpulannya, FKUB tidak dapat mengeluarkan persetujuan.

“Dalam beberapa kali pertemuan dengan Ketua FKUB Kiyai Zaini Na’im, rekomendasi pendirian masjid itu belum terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya syarat ini, kami tidak menerbitkan IMB untuk rumah ibadah di Lapangan Kinibalu,” sebutnya.

Tejo beralasan, penerbitan IMB tanpa disertai rekomendasi dari FKUB justru akan menimbulkan masalah baru. Kemungkinan terburuk, wali kota akan diperiksa aparat hukum karena dianggap melanggar aturan.

“Pak Wali Kota tidak ingin melanggar peraturan dan di kemudian hari ada diperiksa. Pak Wali Kota tidak ingin menerima risiko hukum,” ucap Tejo.

Sebelumnya1 dari 2 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments