Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

HEADLINE

Terkait Proyek Kinibalu “Dewan Mestinya Berpikir!” Pemkot Anggap Penghentian Proyek Kinibalu Wewenang Pemprov

Published

on

Dibaca normal 3 menit

“Mestinya dari dulu pemprov dan DPRD berpikir, kalau sejak awal proyek ini bermasalah, jangan dianggarkan dong. Kan enaknya begitu. Ini sudah di hilir, proyeknya sudah ada, dan uangnya sudah dianggarkan. Lalu kami di pemkot yang diadu-adu”. Sugeng Chairuddin (Sekkot Samarinda)

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menekankan, penyetopan dan pembongkaran proyek masjid di Lapangan Kinibalu menjadi wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Pasalnya, proyek tersebut diinisiasi oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.

Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin menegaskan, pihaknya menyesalkan DPRD yang melimpahkan penyelesaian masalah tersebut pada pemkot. Harusnya, ketika proyek tersebut bermasalah, dewan dan pemprov mengambil langkah cepat.

“Mestinya dari dulu pemprov dan DPRD berpikir, kalau sejak awal proyek ini bermasalah, jangan dianggarkan dong. Kan enaknya begitu. Ini sudah di hilir, proyeknya sudah ada, dan uangnya sudah dianggarkan. Lalu kami di pemkot yang diadu-adu,” ucapnya, Selasa (11/9) kemarin.

Sugeng menjelaskan, masalah itu muncul dari hilir pelaksanaan proyek. Sejak awal, proyek tersebut harusnya disosialisasikan pada warga setempat. Masalah tersebut muncul justru karena belum adanya titik temu dengan warga.

Begitu juga dengan anggota DPRD di Gedung Karang Paci. Sebagai perwakilan rakyat, sosialisasi pada warga juga menjadi tugasnya. Dengan begitu, proyek dapat berjalan setelah polemik diurai dan diselesaikan.

Sehingga ketika muncul penolakan dari warga Samarinda, DPRD tidak terkesan mengadu pemkot dan warga di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu. Sebab, permasalahan muncul sejak proyek senilai Rp 64 miliar itu dicetuskan pemprov dan DPRD.

“Kok kami dipaksa lagi untuk berkonflik dengan masyarakat yang lebih luas. Pak Wali Kota enggak mau kalau disuruh bongkar. Kan yang bermasalah ini di pemprov dan DPRD. Harusnya kalau mau, DPRD itu merekomendasikan penghentian proyek,” sarannya.

Sebelumnya1 dari 3 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments