Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Opini

Politik Dua Kaki DPRD

Published

on

Dibaca normal 5 menit

Oleh: Herdiansyah Hamzah, S.H.,LL.M.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya menyatakan sikap penolakan terhadap pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu. Sikap penolakan ini diputuskan oleh DPRD Kaltim, setelah sebelumnya didahului dengan pertemuan pihak terkait. Terutama warga Kinibalu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini getol menolak pembangunan masjid di lapangan bersejarah tersebut.

Banyak kalangan yang meragukan sikap DPRD Kaltim ini. Mengingat sikap awal DPRD yang juga turut merestui proyek pembangunan masjid ini. Bahkan tidak sedikit yang menyebut DPRD Kaltim sedang memainkan “politik dua kaki”. Satu kaki menerima dan merestui proyek ini. Sementara satu kaki lainnya justru menolaknya.

Apakah DPRD Kaltim sedang disandera oleh euforia Pemilu 2019 yang mengharuskannya bersikap “baik” di hadapan publik? Kenapa baru sekarang menunjukkan sikap penolakan setelah sebelumnya justru bulat menerima pembangunan masjid? Apa hal ihwal yang mendasari perubahan sikap DPRD Kaltim ini? Apakah perubahan sikap ini berdampak positif bagi publik, atau justru sebaliknya?

Argumentasi Teknis

Dari pemberitaan beberapa media, diketahui bahwa perubahan sikap DPRD Kaltim yang pada akhirnya menolak pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu didasari beragam alasan. Salah satu alasan kuat yang dijadikan dasar penolakan adalah proses pembangunan masjid yang dilakukan tanpa disertai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Belakangan diketahui bahwa plang yang terpasang di depan proyek pembangunan masjid hanya berupa nomor registrasi IMB. Tentu ini lebih tepat disebut argumenasi teknis, daripada argumentasi yang bersifat substansial. Artinya, argumentasi teknis ini hanya menyentuh permukaan masalah, tanpa mampu menjangkau akarnya.

Lantas apa yang harus dilakukan DPRD Kaltim untuk menyentuh akar persoalan pembangunan masjid ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mencoba kembali memotret aturan teknis yang dijadikan dasar oleh DPRD Kaltim menolak pembangunan masjid ini.

Sebelumnya1 dari 4 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca