oleh

Dana Bansos Rawan Penyalahgunaan  Soal Usulan Rp 80 Miliar, Dewan Diminta Rilis Data Penerima

 “Salah satu pos yang paling memungkinkan untuk dijadikan bancakan, ya bansos dan hibah ini. Saya menduga, besarnya alokasi untuk bansos ini, erat kaitannya dengan pemilu 2019”. Herdiansyah Hamzah (Pengamat Hukum dan Politik Unmul Samarinda)

SAMARINDA – DPRD Kaltim belum mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. Salah satu alasannya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menyepakati hibah bantuan sosial (bansos) senilai Rp 80 miliar.

Hibah bansos tersebut muncul atas usulan anggota DPRD Kaltim. TAPD menilai anggaran untuk bansos itu terlampau besar. Pasalnya, akan mengganggu pos anggaran untuk program lain yang telah disepakati untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengamat Hukum dan Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah mengaku tidak heran dengan munculnya usulan bansos tersebut. Sebab, mendekati pemilu 2019, bansos dapat digunakan untuk modal menarik simpati publik.

“Mereka yang turut berkontestasi, tentu berlomba-lomba mengumpulkan modal finansial sebanyak mungkin. Salah satu pos yang paling memungkinkan untuk dijadikan bancakan, ya bansos dan hibah ini. Saya menduga, besarnya alokasi untuk bansos ini, erat kaitannya dengan pemilu 2019,” kata dia, Kamis (13/9) kemarin.

Karenanya, demi menanggulangi adanya bancakan terhadap bansos, dia meminta pemerintah provinsi (pemprov) dan DPRD Kaltim merilis data lembaga, organisasi, serta yayasan yang akan menerima bansos tersebut.

“Masyarakat mana yang dimaksud? Lembaga apa? Dan ada atau tidak irisannya dengan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Red.) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Red.)?” tanyanya.

Pada kenyataannya, bansos kerap kali digunakan untuk memupuk simpati publik. Secara tersirat, janji terhadap hibah bansos dapat bermuatan politik transaksional yang acap kali digunakan wakil rakyat menjelang pemilu.

Bagikan berita ini!
  • 1
    Share