Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Samarinda

DPUPR Masih Butuh Rp 500 Miliar Untuk Penyelesaian Proyek Jembatan Pulau Balang 

Published

on

Dibaca normal 2 menit

SAMARINDA – Proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) terus dikebut. Sejauh ini, pengerjaan sudah mencapai 58,23 persen. Sisanya, masih dibutuhkan biaya Rp 500 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahaan Rakyat (DPUPR) Kaltim, Muhammad Taufik Fauzi mengungkapkan, proyek yang mulai dikerjakan pada 2015 itu akan kembali dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019.
“Kalau yang sisi Balikpapan, ada tiga jembatan. Karena di situ ada mangrove dan rawa. Kemudian yang di PPU juga masih dikerjakan. Mungkin kurang lebih masih butuh biaya Rp 500 miliar lagi,” ungkapnya, Kamis (13/9) kemarin.
Jika proyek tersebut ingin selesai tepat waktu, maka harus ada pengalokasian anggaran di APBD 2019. Pasalnya, sesuai target pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jembatan yang menyambungkan teluk Balikpapan-PPU itu akan mulai difungsikan pada November 2019.
“Kami akan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk anggarannya. Mereka komitmen juga untuk membantu. Ya bagi porsilah,” ucapnya.
Taufik menuturkan, pada APBD 2018, pihaknya telah mengucurkan anggaran untuk pembangunan jembatan yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, dan PT Bangun Cipta Kontraktor itu.
“Tahun ini memang dianggarkan. Tetapi kecil, Rp 4 miliar. Mudah-mudahan bisa lagi di anggaran 2019. Karena masih besar anggaran yang dibutuhkan,” sebutnya.
Jembatan tersebut telah memakan anggaran dari pemerintah pusat senilai Rp 1,33 triliun. Skema penganggarannya dilakukan secara bertahap. Tahun ini, pemerintah pusat mengucurkan Rp 269,18 miliar.
Secara keseluruhan, jembatan Pulau Balang I dan II panjangnya 1,27 kilometer. Sedangkan konstruksi jembatan utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat 167 meter, dan jalan akses 1.969 meter.
Proyek yang dikerjakan dengan konsep Kerja Sama Operasi (KSO) itu melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kabupaten PPU.
Kementerian PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, jembatan tipe cable stayed itu akan terhubung dengan jalan trans Kalimantan. Selain itu, proyek itu akan menyambungkan Kaltim dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Dengan adanya jembatan ini, konektivitas dan aksesibilitas jalan lintas Selatan Kalimantan semakin lancar. Karena jarak dan waktu tempuh akan menjadi lebih singkat,” kata Basuki.
Saat ini, kendaraan dari Balikpapan menuju PPU, Banjarmasin, dan kota lain harus memutar dengan jarak sekitar 100 kilometer dengan waktu tempuh lima jam. Alternatif lain adalah menggunakan kapal ferry dengan waktu penyeberangan sekitar 1,5 jam.
Belum ditambah waktu antre menuju kapal ferry. Waktu antre akan bertambah lama apabila bertepatan dengan hari libur yang mengakibatkan waktu tempuh dan biaya angkut kendaraan tidak efisien.
Bupati PPU, Yusran Aspar meyakinkan, jembatan yang masuk dalam proyek strategis nasional itu akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat. Karenanya, proyek jembatan yang menjadi bagian pemerintah daerah akan dikerjakan sesuai target.
“Pemerintah PPU tentu memberi dukungan penuh kepada Provinsi Kaltim terhadap pembangunan jembatan Pulau Balang yang ada di wilayah PPU ini. Semoga pembangunan ini cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat,” harapnya. (*/um)