Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Samarinda

KPU Diminta Kembalikan Hak Bacaleg  Setelah MA Putuskan Mantan Koruptor Boleh Nyaleg 

Published

on

Dibaca normal 2 menit

SAMARINDA – Mahkamah Agung (MA) membatalkan pasal 4 ayat (3) dan pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga  mantan narapidana (napi) korupsi, bandar narkoba, dan pelecehan seksual anak dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (bacaleg).

Sebelumnya, terdapat bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Pasalnya, tercatat sebagai mantan napi kasus tersebut. Dalam daftar bacaleg Kaltim, tidak ada mantan narapidana tiga kasus tersebut yang dinyatakan TMS oleh KPU. Namun di kabupaten/kota, seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar), terdapat beberapa bacaleg yang dihapus karena tercatat sebagai mantan napi korupsi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, Saipul menyatakan, sejatinya bacaleg yang dinyatakan TMS oleh KPU karena tercatat sebagai mantan napi korupsi, bandar narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak memiliki hak untuk diloloskan sebagai caleg.

“Tetapi syaratnya mereka harus mengajukan sengketa di Bawaslu Kaltim. Prosedurnya kan begini, ketika dinyatakan TMS oleh KPU, kemudian mereka yang dicoret itu mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu, bisa saja kami proses,” jelasnya, Sabtu (15/9) kemarin.

Waktu pengajuan sengketa tersebut hanya tiga hari setelah pengumuman bacaleg yang bersangkutan dinyatakan TMS. “Jadi waktunya itu sudah lama sekali. Sekira tanggal 20 September ini kan sudah mau diumumkan DCT (Daftar Calon Tetap, Red.),” ungkapnya.

Karena itu, tidak adanya pengajuan sengketa tersebut menandakan seluruh bacaleg yang dinyatakan TMS karena menjadi mantan napi di tiga kasus tersebut gugur dari pencalonan. Namun demikian, evaluasi terhadap gugurnya pencalonan itu berada di tangan KPU.

“Nanti kita tunggu saja di KPU. Itu kebijakan KPU. Bagaimana cara mereka mengembalikan hak warga negara setelah aturan itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang,” sebut Saipul.

Sebelumnya1 dari 2 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca