oleh

Kader PDI Perjuangan Diduga Nodai Khilafah

DUGAAN persekusi pegiat hashtag atau tanda pagar ganti presiden yang melibatkan tiga kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menuai kontroversi di mata ratusan kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Kasus ini mulai mencuat di publik Kaltim setelah beredar luas video berdurasi 43 detik di media sosial belum lama ini.

Dalam tuntutannya di DPRD Samarinda, Rabu (19/9) kemarin, ratusan kader besutan Prabowo Subianto itu menyoal dugaan persekusi itu. Pasalnya, terdapat unsur dugaan penodaan agama Islam yang diduga dilakukan kader PDI Perjuangan yang tak lain anggota dewan di Kota Tepian, Ahmad Vanandzah.

Perdebatan panjang dan panas dalam pertemuan itu turut dijelaskan latar belakang dan dasar yang menguatkan dugaan Partai Gerindra, bahwa pelaku telah melakukan penistaan sistem tata negara dalam Islam.

Kalimat (maaf) “khilafah kayak tai” diduga diucapkan Ahmad Vanandzah dalam dugaan persekusi yang terjadi pada Sabtu (16/9) lalu. Namun demikian, koordinator aksi Forum Keluarga Besar Partai Gerindra Kaltim, Sulaeman Hattase, tidak mengutip secara lengkap kalimat tersebut.

“Jangan tulis begini, ini ganti sistem. Mau khilafah kayak tai,” demikian bunyi kalimat yang diduga diucapkan Vanadzah.

Sementara dalam salinan kutipan yang dibacakan Sulaeman, tidak menyertakan kalimat “ganti sistem” tersebut. Sehingga yang mendominasi ruang pertemuan antara pimpinan DPRD Samarinda serta kader-kader Gerindra, Vanandzah, dan Suryani, hanya menitikberatkan pada kalimat “khilafaf kayak tai”.

Meski begitu, Sulaemen mengaku memiliki dasar yang kuat. Katanya, sistem khilafah tidak diterapkan di negara Indonesia. Namun diakui sebagai prinsip tata negara yang bersumber dari ajaran Islam.

Gerindra Kaltim mendasarkan argumentasinya pada pendapat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda, KH Zaini Naim. “Kata MUI, ini sudah melecehkan agama,” demikian ucap Sulaeman.

Bagikan berita ini!
  • 35
    Shares