Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Samarinda

Kejati Bantah Keluarkan Rekomendasi Terkait Pengawasan Pembangunan Proyek Masjid di Kinibalu 

Published

on

Dibaca normal 2 menit

SAMARINDA – Pemasangan plang yang menyebut bahwa proyek pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu dikawal oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim sempat membuat warga heboh. Pasalnya, warga tidak mengetahui kapan dan siapa yang memasang plang tersebut.

Hal ini pun membuat keadaan di Lapangan Kinibalu kian memanas. Warga yang tidak terima langsung mendatangi kantor Kejati Kaltim di Jalan Bung Tomo, Rabu (19/9) kemarin.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Kaltim, Acin Muksin, menegaskan, plang tersebut bukan dipasang oleh pihaknya. Kendati demikian, Pemprov Kaltim memang telah mengajukan permohonan pengawasan, hanya saja belum disetujui Kejati Kaltim.

“Itu yang memasang bukan kami. Mereka memang pernah mengajukan permohonan untuk pendampingan atau pengawalan atas proyek tersebut sejak 8 Mei  lalu. Namun rekomendasi belum keluar karena berkas belum lengkap,” kata dia, Kamis (20/9) kemarin.

Pria yang lebih akrab disapa Acin in berkata, kalau ingin mendapat rekomendasi maka yang pertama harus dilakukan adalah tertib administrasi dulu. Sehingga, ia pun meminta kepada Pemprov Kaltim untuk melengkapi persyaratan agar mendapatkan legalitas pembangunan Masjid di Lapangan Kinibalu.

“Kami tidak akan melakukan pengawalan jika berkasnya belum lengkap. Seajuh ini, sudah ada 31 proyek pemprov yang kami lakukan pengawalan di antaranya Jembatan Kembar dan Tol Samarinda-Balikpapan. Kalau proyek di Lapangan Kinibalu memang belum,” ujarnya.

Sehingga, ia menyebut, mengenai plang bodong di lapangan Kinibalu tersebut bukan tanggung jawab pihaknya. Menurutnya, Kejati Kaltim hanya memiliki wewenang dalam hal yuridis atau persoalan hukum. Sedangkan mengenai penertiban pelang bodong itu, nanti akan menjadi tanggung jawab penertib peraturan daerah (perda).

“Kami hanya bisa mengeluarkan rekomendasi mengenai penertiban plang itu. Yang berhak menindaknya nanti pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja, Red.),” ujarnya.

Sebelumnya1 dari 2 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments